Tangerang Raya, Korantangsel.com - Sebagai langkah nyata dalam membangun kesadaran lingkungan di Kota Tangerang, launching Bank Sampah - Workshop Creative PPI di apresiasi, Ketua DPD KNPI Kota Tangerang

Hal itu seperti yang diucapkan Dede Maulana Paisal, S.H, M.H, usai menghadiri Lounching Bank Sampah," Sebagai Ketua KNPI Kota Tangerang, saya mengapresiasi setinggi-tingginya inisiatif ini," katanya.

"Program Bank Sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan, tetapi juga tentang membangun pola pikir produktif-bahwa sampah yang kita pilah dari rumah dapat bernilai ekonomi dan menjadi sumber kebermanfaatan bagi masyarakat," tambahnya.

Lebih lanjut, dirinya mengajak seluruh elemen pemuda dan masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam mengelola sampah.

"Mulailah dari hal sederhana: pilah sampah dari rumah, kelola dengan bijak, dan jadikan sebagai gerakan bersama menuju lingkungan yang bersih, sehat, dan bernilai," tuturnya.

Dirinya juga akan mendukung penuh seluruh seluruh program -program lainnya yang bermanfaat, untuk bersama membangun kota.

"Ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tapi awal dari gerakan berkelanjutan. KNPI siap mendukung dan mendorong lahirnya inovasi-inovasi serupa demi kemajuan Kota Tangerang. Mari kita ubah sampah jadi berkah, dari lingkungan untuk masa depan," pungkasnya. (Sn)

NASIONAL, korantangsel.com- (Kabupaten Tangerang) - Kini kebutuhan internet tidak hanya berpusat di kota besar. Namun, sudah jadi kebutuhan wajib bagi masyarakat daerah seperti di Kab. Tangerang.

Kebutuhan itu dipenuhi Internet Rakyat yang resmi hadir dan aktif di Kab. Tangerang, kini warga Kab. Tangerang tak lagi dipusingkan mencari kebutuhan sehari-hari lewat jaringan online, atau mencari informasi kabar terkini. Sebagian besar wilayah Kab. Tangerang sudah bisa memanfaatkan jaringan Internet Rakyat, seperti di area Tangerang dan Tigaraksa.

Ke depannya, jangkauan layanan ini akan terus diperluas agar semakin banyak masyarakat Kab. Tangerang dapat merasakan manfaatnya. Kecepatan Internet Rakyat tak main-main 100Mbps namun masyarakat cukup membayar Rp.100 ribu/bulan sudah bisa menikmati jaringan tersebut. Paket ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan digital rumah tangga, mulai dari browsing, streaming video, meeting online, hingga aktivitas gaming.

Kelebihan dari Internet Rakyat yaitu tanpa kabel dan tanpa biaya pemasangan. Selain itu, juga ada benefit tambahan berupa gratis langganan bulan pertama dan gratis biaya sewa modem. Semua kelebihan ini jadi jawaban untuk menjawab kebutuhan internet yang berkualitas dengan harga terjangkau untuk mendapat layanan internet yang berkualitas bagi masyarakat. Ini tentu menjadi solusi ideal bagi keluarga maupun pelaku usaha kecil yang membutuhkan internet handal untuk mendukung produktivitas sehari-hari.

Bagi warga Kab. Tangerang yang ingin berlangganan, proses pendaftaran sangat mudah. Cukup kunjungi website resmi di internetrakyat.id, isi data yang dibutuhkan, dan tunggu informasi selanjutnya terkait ketersediaan jaringan di lokasi Anda.

Atau juga bisa kontak mitra distribusi resmi Internet Rakyat Kab. Tangerang, PT Global Bima Utama 0859106991115.

Untuk memberikan pengalaman yang lebih praktis dan transparan, Internet Rakyat juga menghadirkan aplikasi khusus yang dapat diunduh oleh pengguna.

Melalui Aplikasi Internet Rakyat, pelanggan dapat memantau berbagai informasi penting terkait status pendaftaran layanan, jadwal distribusi dan instalasi modem, sekaligus melakukan pembayaran biaya langganan. Dengan adanya aplikasi ini, seluruh proses menjadi lebih mudah, cepat, dan terintegrasi dalam satu genggaman.

Bagi Anda yang berada di wilayah Kab. Tangerang, ini saat yang tepat untuk merasakan layanan yang lebih hemat dan andal. Segera lakukan registrasi dan rasakan kemudahan akses internet untuk kehidupan yang lebih terkoneksi. (korantangsel,com – dini)

Tangerang Raya, Korantangsel.com - Disoal penyiraman air keras yang dilakukan oleh prajurit TNI kepada aktivis KontraS, Andrie Yunus, beberapa waktu lalu telah merusak hak asasi manusia, Selasa (31/3).
‎
‎Hal ini menjadi kajian diskusi publik yang diselenggarakan di Gedung Pemuda, Kota Tangerang, bagaimana menguji independensi aparat penegak hukum dalam upaya tegakan demokrasi.
‎
‎Para aktivis dan pegiat sosial menilai, langkah ini menjadi 'WARNING' seluruh masyarakat sipil, setiap mengkritik kebijakan pemerintah, yang terkesan menutup keran kebebasan berpendapat. Disisi lain, kasus tersebut sebagai pengingat masa orde baru telah lahir kembali.
‎
‎Mengacu Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004, Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum seharusnya tunduk pada peradilan umum, namun dalam praktiknya seringkali tetap diproses di peradilan militer, jauh dari transparansi publik.
‎
‎" Telah sebutkan secara gamblang bahwa ketika ada prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, maka harus diselesaikan secara peradilan umum, makanya amat sangat disayangkan ketika kemudian dalam hal ini Polda metro Jaya justru menyerahkan berkas ke arah putuskan TNI yang seharusnya bisa ditangani oleh pihak kepolisian, " tegas Pangeran Mangkubumi sebagai Narasumber, Selasa (31/3).
‎
‎Lebih lanjut, pria yang menempuh karir pendidikan di Universitas Pelita Harapan itu, mendorong untuk kupas tuntas kasus kejahatan luar biasa dan dikuak siapakah dalang utama.
‎
‎" Mengawal bahwa pemerintah dan juga aparatur negara mau untuk secara terang benderang membuka kasus ini hingga ke aktor intelektual, " tandasnya.
‎
‎Ia pun berharap, pihak kepolisian untuk segera mengambil bagian kasus pidana umum, lantaran menjadi bagian penegakan hukum di negeri ini, jangan sampai terulang kejadian serupa dikemudian hari.
‎
‎" Berkas perkara itu ditarik kembali oleh pihak kepolisian dan tidak menutup kemungkinan ketika memang kasus ini terasa sulit untuk diungkapkan, akan ada aksi-aksi di jalan. Kami sudah berkoordinasi juga dengan teman-teman masyarakat sipil lainnya bahwa memang kasus ini harus tuntas terang-terangnya tidak boleh ada Andrie Yunus yang selanjutnya, " pungkas dia.
‎
‎Senada demikian, pegiat sosial, Saipul Bahri, memaparkan, pembungkaman aktivis tersebut sama halnya menciderai ruang gerak negara Indonesia yang menganut demokrasi.
‎
‎" Karena kalau ruang demokrasi dipersempit dan pembungkaman maka sudah mencederai negara Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi, " ujarnya, Selasa (31/3).
‎
‎Ia pun tak memungkiri akan adanya demonstrasi di daerah khususnya di kota Tangerang apabila kasus Andrie Yunus mangkrak.
‎
‎" Kalo memang perlukan langkah-langkah itu, kita lakukan " jelas Marsel, sapaan akrabnya.
‎
‎Untuk diketahui, empat prajurit TNI yang sudah berstatus tersangka dalam kasus penyerangan terhadap Aktivis KontraS, Andrie Yunus pada 12 Maret 2026 di kawasan Salemba pada pukul 23.30 WIB yaitu Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW dan Serda ES yang merupakan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) berasal dari matra laut dan udara. (Tim/ss)