NASIONAL, korantangsel.com -  (Kota Tangerang) - Semarak HUT ke 33 Kota Tangerang, Kecamatan Karawaci menggelar rangkaian kegiatan seni dan religi yang diikuti oleh lapisan masyarakat, pelajar dan stakeholder di wilayah Kecamatan Karawaci.

Camat Karawaci Kota Tangerang Achmad Zuldin Syafii mengatakan, rangkaian HUT Kota tahun ini diisi dengan beragam kegiatan. Salah satunya gerak jalan dengan menggunakan kostum religi, lomba marawis dan lomba lomba fashion show tingkat SD serta lomba murotal.

Ia menambahkan, melalui rangkaian yang meriah dan partisipasif ini, menjadi momentum mempererat kebersamaan serta menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian masyarakat terhadap Kota Tangerang. Apalagi, melibatkan unsur olahraga, seni, religi hingga kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

“Harapannya adalah masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan, lebih mencintai lingkungan sekitar dan cinta Kota Tangerang,” katanya.

 

HUT Kota Tangerang, RT 02 RW 11 Kecamatan Karawaci Launching Kenclengan Gaul dan Tempat Sampah Warga

Tak hanya tingkat kecamatan, rangkaian HUT Kota Tangerang ke-33 pun terasa di tingkat Rukun Tetangga (RT) tepatnya di RT 02 RW 11 Perumahan Bugel Indah, dengan melakukan kegiatan kerja bakti, pemberian tempat sampah dan launching program Kenclengan Gaul (Gerakan Aksi Peduli Lingkungan).

Ketua RT 02 RW 11 Perumahan Bugel Indah Sunarta mengatakan, program ini merupakan program sosial yang berasal dari warga dan untuk warga. Dimana, nantinya dana sosial ini diperuntukkan bagi warga yang sakit, meninggal dan kebutuhan warga lainnya.

“Ini program terbaru di RT kami, dan berharap program ini berjalan sehingga bermanfaat bagi warga Bugel Indah,” katanya.

 

(korantangsel.com - Dini)

Tangerang Selatan, Korantangsel.com — Kisah pilu dialami seorang perempuan berinisial Mawar (nama samaran) yang mengaku menjadi korban janji manis seorang pria yang disebut-sebut sebagai pejabat kepala regional badan gizi nasional (BGN) di wilayah Banten, berinisial IR.

Harapan membangun rumah tangga baru yang dijanjikan sang pria justru berujung pada penyesalan mendalam.

Mawar mengungkapkan bahwa pria tersebut,  sejak awal mendorongnya untuk berpisah dari suami sahnya tersebut. bahkan menjanjikan pernikahan sebagai bentuk keseriusan hubungan mereka.

“Dulu dia berharap saya pisah sama suami. Dia janji mau nikah sama saya,” ujar Mawar dengan nada lirih, pada Rabu (11/2/2026) saat dijumpai di Tangerang Selatan.

Menurut pengakuannya, setelah ia resmi ditalak oleh sang suami, justru dirinya terkesan menghilang dan meninggalkannya tanpa kejelasan. Padahal, keduanya disebut telah hidup bersama dalam satu atap di sebuah kostan selama sekitar 10 bulan.

“Setelah saya ditalak, dia malah ninggalin saya. Sekarang saya cuma bisa meratapi semuanya,” tuturnya.

Kisah ini menjadi potret getir tentang dampak hubungan yang tidak dilandasi komitmen jelas, terutama ketika melibatkan pihak yang memiliki posisi atau jabatan. Mawar kini harus menghadapi konsekuensi sosial dan emosional akibat keputusan besar yang ia ambil, sementara janji pernikahan yang diharapkannya tak pernah terwujud.

Kasus seperti ini menjadi pengingat bahwa setiap keputusan dalam hubungan pribadi harus dilandasi pertimbangan matang, serta perlunya perlindungan hukum dan moral bagi perempuan agar tidak terjerumus dalam janji- janji manis yang tidak bertanggung jawab. 

Hingga berita ini di layangkan, belum ada pernyataan resmi dan tanggapan mengenai adanya hal tersebut.(Sl)

 

NASIONAL, Korantangsel.com-  Api membara menjadi latar. Barisan jaksa berdiri tegak, seragam cokelat tersusun rapi, tatapan lurus tanpa kompromi. Di tangan mereka, selembar tuntutan. Sebuah pamflet beredar di ruang publik dan media sosial“Menuntut Kesejahteraan Jaksa & Pegawai Kejaksaan RI.”

Pamflet itu bukan sekadar visual. Ia adalah simbol. Simbol dari kegelisahan panjang aparatur penegak hukum yang selama bertahun-tahun bekerja dalam senyap, di balik tumpukan berkas perkara dan angka-angka kerugian negara yang nyaris tak terbayangkan.

Narasi yang dibangun pamflet tersebut diperkuat dengan capaian strategis Kejaksaan. Namun lebih dari itu, fakta-fakta penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung sepanjang 2020 hingga 2025 sesungguhnya telah berbicara lantang bahkan tanpa pamflet sekalipun.

Dalam kurun waktu tersebut, Kejaksaan Agung melalui penanganan perkara korupsi strategis telah berperan besar dalam mengembalikan dan memulihkan kerugian keuangan negara dalam skala triliunan rupiah. Beberapa di antaranya menjadi tonggak penting sejarah penegakan hukum nasional.

Kasus korupsi PT Jiwasraya misalnya, mencatat kerugian negara sekitar Rp16 triliun. Disusul perkara PT Asabri dengan nilai kerugian mencapai Rp22 triliun. Dua perkara besar di sektor keuangan negara yang membuka mata publik tentang rapuhnya tata kelola dana publik, sekaligus memperlihatkan kapasitas Kejaksaan dalam membongkar kejahatan sistemik.

Lebih jauh, perkara PT Duta Palma Group menjadi salah satu kasus korupsi sumber daya alam terbesar, dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp78 triliun. Belum termasuk perkara tata kelola timah, yang mencatatkan potensi kerugian negara fantastis hingga Rp300 triliun, menjadikannya salah satu perkara korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia.

Kejaksaan juga menangani perkara strategis lain yang berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat, seperti korupsi minyak goreng/CPO dengan kerugian sekitar Rp4 triliun, Krakatau Steel senilai Rp6,9 triliun, serta kasus BTS Kementerian Kominfo dengan kerugian negara sekitar Rp10 triliun.

Belum lagi perkara korupsi impor garam, impor gula, hingga pengadaan Chromebook di sektor pendidikan. kasus-kasus yang mungkin tak selalu bernilai ratusan triliun, tetapi berdampak langsung pada keadilan sosial dan kualitas layanan publik.

Tentu, sebagai institusi penegak hukum, Kejaksaan harus tetap menjaga marwah dan kepercayaan publik. Aspirasi kesejahteraan idealnya disalurkan melalui mekanisme yang elegan dan institusional. Namun kemunculan pamflet ini seolah menandai bahwa ada suara-suara dari dalam yang merasa belum sepenuhnya didengar.

Pamflet tersebut akhirnya menjadi lebih dari sekadar alat komunikasi. Ia adalah pengingat sunyi bahwa di balik triliunan rupiah yang berhasil diselamatkan untuk negara, ada aparatur yang berharap negara juga hadir secara adil bagi mereka.

Dan pada akhirnya, pertanyaannya kembali pada negara, mampukah memberi kesejahteraan yang sepadan kepada mereka yang berdiri paling depan menjaga hukum dan keuangan republik ini? ( Lensa.Today /Ss)