TANGERANG SELATAN,korantangsel.com- Pembahasan terkait perpanjangan jalur MRT Lebak bulus ke Tangsel, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabok (BPTJ) bersama pemerintah berharap, pihak swasta terlibat dalam perpanjangan MRT itu. Hal tersebut dibahas dalam skema metode pembiayaan jalur MRT yang dilakukan oleh BPTJ bersama Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie, dan perwakilan PT Mass Rapit Transit (MRT) Global Transportation And Logistics Leader PWC di Focused Group Discussion (FGD), beberapa waktu lalu di Hotel Sheraton Jakarta.
Kepala BPTJ Bambang Prihartono menjelaskan BPTJ ingin proyek ini perlu menemukan mode pembiayaan baru terkait perpanjangan MRT ke Tangsel. Karena porsi pemerintah bersama DKI Jakarta yakni pendanaan dari Utara ke Selatan, MRT Lebak Bulus - Kampung Bandar. Untuk itu dirinya berharap, ada pihak swasta tertarik untuk membiayai proyek lanjutan Lebak Bulus-Tangsel.
"Kami berharap, pihak swasta mau terlibat dalam proyek perpanjangan ini. Pasalnya, pembangunan perpanjangan MRT merupakan pembangunan non APBN," katanya.
Dalam pembahasan FGD ini, lanjut Bambang, tidak hanya membahas teknisnya saja namun pembiayaan kedepannya. Sehingga, BPTJ mengajak untuk sama-sama memikirkan kedepan percepatan angkutan massal. Untuk saat ini saja, ucap Bambang, perpindahan masyarakat ke angkutan umum sudah mencapai 35 sampai 40 persen. "Semoga dengan adanya mode share ini, bisa tercapai target capaian masyarakat beralih ke angkutan umum yang ditargetkan mencapai 85 persen," tuturnya.
Untuk skema perpanjangan jalur Lebak Bulus ke Tangsel, Bambang merencanakan akan berada di Lebak Bulus, Stasiun UMJ, Stasiun UIN Syarif Hidayatullah, Stasiun Pasar Ciputat, Stasiun Pustekkom, Stasiun Pondok Cabe, Stasiun Pamulang Barat, Stasiun Pondok Benda, Stasiun Babakan, Stasiun Puspitek, Stasiun Rawa Buntu, dan Stasiun Tangerang Kota.
Sementara itu, Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie menjelaskan, pertumbuhan penduduk tahun 2017 sebesar 3.21 persen. Dimana penduduk paling tinggi berada di Provinsi Banten, jauh lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang sebesar 1.34 persen dari DKI Jakarta yang bahkan di bawah satu persen (0.94).
Hasil studi komuter yang dilakukan pada tahun 2011 menunjukan bahwa 40 persen angka kerja melaju dari Tangsel ke Kota Kabupaten lain, sebagaian besar ke DKI. Data tersebut menunjukan bahwa penduduk lebih memilih untuk tinggal di sekitar DKI, meskipun bekerja di Jakarta.
"Karena itu, kebutuhan akan jasa transportasi massal sangat besar. Jika kebutuhan tidak terpenuhi,tingkat kemacetan akan semakin tinggi akibat bertambah volume kendaraan," ucapnya.
Saat ini, lanjut Benyamin, pemerintah dituntut untuk menyediakan mode transportasi massal yang nyaman, dan terjangkau ke moda transportasi berbasis rel menjadi pilihan. Infrastuktur yang sudah terbangun adalah jalur KRL Commuter line yang berada ditengah-tengah Kota Tangsel sejajar dengan jalur tol. Transportasi massal berbasis rel direncanakan dibangun juga di. Jalur bagian utara dan selatan kota,”ungkapnya.
Jalur moda raya terpadu atau MRT dari DKI Jakarta telah terbangun dan terus dikembangkan jaringannya. Hal ini merupakan kesempatan yang baik bagi Kota Tangsel, untuk mengembangkan jalur angkutan massal berbasis rel antar kota berupa perpanjangan layanan MRT dari Lebak Bulus ke kota Tangsel wilayah bagian selatan yang terhubung dengan jalur KRL commuter line dibagian tengah.
Menurutnya, kerjasama Pemerintah Badan Usaha atau KPBU merupakan alternatif pola pembiayaan yang dapat dipilih dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Pembangunan dapat dilakukan secara berkesinambungan dengan pembagian dan mitigasi resiko yang jelas. Selain itu aspek hukum, komersil, resiko, dan lingkungan sudah dikaji sejak awal secara mendalam.
Pemerintah Kota memperoleh pengalaman pengelolaan investasi bersama Badan Usaha sehingga meningkatkan kapasitas Pemkot, sedangkan skema pengembalian yang sudah jelas dari awal dan adanya penjaminan oleh pemerintah memberikan jaminan profit kepada badan usaha.
(korantangsel.com,dini/humas-kominfo-tangsel)
