BKR ANTI KORUPSI: OKNUM BARESKRIM POLRI OVER ACTING

TANGERANG SELATAN,korantangsel.com- Pasca Penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, dengan kasus telah menyuruh orang lain memberikan keterangan palsu pada sidang Mahkamah Konstitusi Pemilukada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada tahun 2010. Dan penangkapan tersebut didasarkan atas pelaporan masyarakat terkait hal itu pada 15 Januari 2015 ke Mabes Polri.

Ketua LSM Benteng Komando Rakyat (BKR) Anti Korupsi, Alexander Waas, mengatakan tata cara penangkapan BW tidak relevan, “dalam penangkapannya kan.. bisa dengan cara yang baik, dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu terhadap tersangka,” tegasnya.

“Kalau memang seorang BW tidak mau hadir dalam pemanggilan, baru lakukan penangkapan,” tambahnya saat di wawancarai tim reporterkorantangsel.com

Oknum Bareskrim Mabes Polri ini pun di anggap sudah over acting dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka BW, “jelas.. over acting dengan caranya penangkapan yang mengerahkan pasukan yang banyak dan bersenjata lengkap serta tidak di kediaman pak BW,” kata Alex sapaan akrabnya.  

Sementara itu, Mabes Polri mengaku telah memiliki bukti kuat untuk menangkap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. sehingga tidak perlu melakukan proses pemanggilan, bukti kuat tersebut berupa keterangan saksi dua orang, saksi ahli dua orang dan barang bukti berupa dokumen yang menunjukan tersangka telah menyuruh orang lain memberikan keterangan palsu pada sidang MK.

(korantangsel.com, rr009)

BKR ANTI KORUPSI: PRESIDEN JOKOWI, HARUS BERTANGGUNG JAWAB KONFLIK ANTARA KPK & POLRI

TANGERANG SELATAN,korantangsel.com- Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Benteng Komando Rakyat (BKR) Anti Korupsi, Alexander Waas, menilai Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perseteruan yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI.

“ini berawal dari pencalonan tunggal Komjend BG sebagai Kapolri, padahal masih banyak perwira tinggi Polri berprestasi yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menduduki jabatan tersebut, isu mengenai rekening gendut terhadap BG, sudah santer dari jauh hari, kenapa… BG masih dicalonkan juga,” katanya.

“Penetapan BG pun bukan tanpa alasan, KPK pastinya memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan status tersangka tersebut, dan demi kebaikan institusi Polri agar bebas dari oknum-oknum yang terkait kasus korupsi,”tambahnya.

“maka dari itu Presiden Jokowi yang harus bertanggung jawab atas konflik yang terjadi saat ini,” katanya dengan tegas.

“Masyarakat sudah cerdas, untuk para pejabat tinggi Negara yang terhomat, seharusnya berjiwa ksatria dan jangan lagi membodohi masyarakat seolah-olah ini bukan konflik antar instansi Polri dan KPK. Jika memang melakukan kesalahan, akui dan perbaiki bukan malah menyangkal dan membohongi rakyat” ujar Ketua LSM Benteng Komando Rakyat (BKR) Anti Korupsi saat diwawancarai tim reporter korantangsel,com

(korantangel.com, rr009)

DPRD TANGERANG KOMISI II : KAMI AKAN SIDAK PT JABATEK GROUP

TANGERANG RAYA,korantangsel.com- Terkait pengaduan ratusan buruh yang saat ini dirumahkan oleh PT Jabatek Group, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Komisi II akan bertindak tegas dengan cara menyidak perusahaan tersebut dalam waktu dekat.

Ketua DPRD Kota Tangerang Komisi II, Hj Kartini mengatakan, pihaknya berjanji akan menyidak PT.Jabatek Group setelah mengkaji permasalahan yang terjadi antara buruh dengan pihak manajemen perusahaan. 

“Kami akan mengkaji terlebih dahulu, kemudian berkordinasi dengan pihak SKPD terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Setelah titik permasalahannya sudah jelas, Insyaallah Senin depan kita akan menyidak perusahaan tersebut,” kata Kartini kepada www.korantangsel.com

Berdasarkan pengaduan dari para buruh, Kartini menambahkan, awalnya 300 buruh diliburkan oleh pihak perusahaan, kemudian selang beberapa minggu sebanyak 700 buruh dirumahkan secara sepihak pada Senin lalu tanpa diberikan pesangon.

 Bahkan menurut mereka, setelah dirumahkan pihak perusahaan hanya akan membayar 25% dari gaji, itupun akan dibayar setelah enam bulan para buruh dirumahkan.

" Jelas ini memicu kemarahan para buruh. Di mana seharusnya, perusahaan bertindak tegas apakah perusahaan tersebut bangkrut atau akan tutup dengan memberitahukan kepada para buruh sejelas jelasnya, tidak serta merta merumahkan para buruh begitu saja," jelas Kartini.

Sebetulnya, ia melanjutkan, dari pihak Dinas tenaga kerja (Disnaker) sudah menegur pihak perusahaan untuk memberikan gaji kepada mereka 100%, namun sepertinya anjuran dari Disnaker tidak diindahkan oleh manajemen perusahaan. Untuk itu kami dari komisi II akan menyidak PT Jabatek setelah ini.

(korantangsel.com, wati)

DPA TANGSEL DITEKEN, PEGAWAI PEMKOT GAJIAN

TANGERANG RAYA,korantangsel.com— Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2015 yang sempat mengalami penundaan, akhirnya sudah disahkan dan disambut suka cita oleh kalangan pegawai di Pemkot Tangsel. Maklum saja, dengan telah ditekennya DPA, itu artinya mereka sudah bisa gajian.

Namun, pantauan www.korantangsel.com,  sejumlah pegawai di lingkungan Pemkot Tangsel belum semuanya mengambil gaji. Alasannya, karena belum ada informasi pencairannya.

Putu, pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangsel belum mengetahui bahwa gaji sudah cair. Apalagi DPA di instansinya telat mengirimkan ke Setda, ia mengira gaji belum cair. “Saya tidak tahu ada info kalau gajian sekarang. Apalagi kita telat menyerahkan DPA,” katanya, saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Senada dikatakan Diana Ernawati, pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangsel. Perempuan paruh baya ini mengaku, tidak tahu kalau uang gaji sudah cair. Biasanya jika DPA disahkan untuk pencairan uang butuh proses beberapa waktu. Rasanya tidak mungkin kalau DPA disahkan Rabu, sekarang bisa langsung gajian. “Kan butuh proses, nggak bisa DPA disahkan duitnya langsung cair,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekda Kota Tangsel Dudung E Diredja mengungkapkan, paska disahkan DPA, ia akan lebih memprioritaskan pembayaran gaji pegawai di masing-masing SKPD. “Dan semua kegiatan sudah bisa dilaksanakan. Kita berharap kepada seluruh SKPD untuk benar-benar menjalankan kegiatan sesuai DPA,” ucapnya.

(korantangsel.com, dus &foto: bisnis.liputan6.com)

KANS AIRIN MENANG PILKADA 2018, SANGAT KECIL

TANGERANG SELATAN,korantangsel.com- Peluang Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany untuk memenangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tahun 2018 terhitung kecil. Faktor yang membuat Airin kecil memenangkan pilkada diantaranya jeda dua tahun paska lengser kepopuleran perempuan asal Banjar, Jawa Barat ini menurun.

Pengamat Politik UIN Jakarta Andi Syahrani mengatakan, peluang kepala daerah yang lengser pada 2016 dan kembali maju dua tahun kemudian tidak begitu besar. Selain pergeseran peta politik, jeda waktu ini sedikit banyak mengubah dinamika politik.

 “Dua tahun bukan waktu sedikit. Segalanya bisa berubah apalagi dalam politik yang semuanya serba dinamis,” katanya, kemarin.

Andi mengungkapkan, incumben  yang bakal maju di Pilkada 2018 harus bekerja keras bila ingin terpilih kembali. Modal sebagai kepala daerah bukan menjadi jaminan. Artinya kans menang pilkada incumben dengan calon lainnya setara. Tidak ada yang diuntungkan incumben meskipun pernah menjabat selama lima tahun. “Harus bekerja keras bila ingin mendapat dukungan publik,” ungkapnya.

Seperti diketahui dalam pasal Pasal 201 ayat 2 UU Pilkada menyebutkan, pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2018. Jabatan Walikota Tangsel akan berakhir di bulan April 2016, artinya gelaran pesta demokrasi di daerah bekas Kabupaten Tangerang ini pada 2018.

Direktur Sekolah Demokrasi Deddy Ramanta mengatakan, peluang Airin paska disahkan UU Pilkada semakin tipis. Bayang- bayang kasus dugaan korupsi yang melibatkan keluarga terdekatnya sedikit banyak mengubah persepsi masyarakat terhadap ibu dua orang anak ini. Kasus yang melibatkan keluarga Airin bisa menjadi senjata paling ampuh untuk menghabisinya.

“Saya rasa bakal ada kampanye hitam yang menyerang Airin jika ia kembali maju sebagai kepala daerah,” katanya. Apalagi ada jeda waktu dua tahun paska lengsernya Airin, tentu bakal mengubah dinamika politik di Kota Tangsel. Waktu tersebut akan memunculkan tokoh-tokoh baru yang bisa menyaingi elektabilitas Airin.

Meski kansnya kecil, namun Airin tetap memiliki peluang. Ada tiga hal yang mendasarinya Pertama, politik uang di Kota Tangsel relatif tinggi, kondisi ini sedikit banyak menguntungkan Airin, karena ia memiliki sumber dana yang cukup besar. Kedua, Airin menjabat ketua partai Golkar, partai ini sendiri tergolong solid dan memiliki kader paling besar di Kota Tangsel.

Di mana, jabatannya sebagai ketua partai, Airin gampang mengarahkan kadernya untuk memilihnya. Ketiga, jeda waktu dua tahun bisa dimanfaatkan Airin untuk memulihkan citranya yang hancur lebur akibat dugaan korupsi yang melibatkan keluarga besarnya. Jeda waktu ini bisa dijadikan kampanye Airin cuci tangan sewaktu menjabat walikota.

“Airin bisa melakukan cuci tangan atas dosa-dosanya sewaktu menjabat. Dia tinggal mengatakan enakan dipimpin olehnya, bila penggantinya, penjabat walikota melakukan kesalahan,” katanya.

(korantangsel.com, dus)

RATUSAN MIRAS DISITA, MOBIL SATPOL PP DIBAKAR

TANGERANG RAYA,korantangsel.com- Dua unit mobil operasional Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Tangerang dibakar pemilik gudang minuman keras (miras) saat pengrebekan yang dilakukan, kemarin tepatnya di Kelurahan Gebang Raya Rt.02/02, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang.

Menurut Irwan sekretaris Satpol PP Kota Tangerang mengatakan, awalnya petugas Satpol PP mendapatkan laporan dari warga yang resah dengan aktivitas tempat yang dijadikan gudang miras. Berdasarkan laporan tersebut,pihaknya segera melakukan razia ke TKP.

Setelah personil kami terjun langsung ke lapangan dan masuk kedalam gudang tersebut,ternyata benar kita menemukan ribuan miras. Karena tidak terima pemilik gudang langsung menyiram bensin dan menyulutkan api ke mobil operasional Satpol PP.

"Benar, bahwa mobil operasional kita telah dibakar saat razia miras di Gebang, kita juga telah menemukan miras sebanyak 11.703 botol didalam gudang tersebut," ujar Irwan.

Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, hanya belakang mobil operasional saja yang terbakar. Sementara pelaku pembakaran sudah kita laporkan ke Polsek Jatiuwung dan sudah diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ujarnya lagi.

(korantangsel.com, ades & toy)

SEMALAMAN DIGUYUR HUJAN, KAMPUNG BULAKAN TERENDAM BANJIR

TANGERANG SELATAN,korantangsel.com- Hujan yang mengguyur wilayah Jabodetabek semalam, mengabikatkan beberapa wilayah di Kota Tangerang Selatan tergenang air, salah satunya di wilayah Kampung Bulakan RT.04/02, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, kemarin.

Menurut informasi www.korantangsel.com, banjir yang diakibatkan karena tanggul jebol tersebut, terjadi pukul 02.00 WIB dengan ketinggian 1,5 meter. Akibatnya, kurang lebih sebanyak 42 kepala keluarga mengungsi di Masjid Ar-Rahman, dan sampai saat ini belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Menurut Nanang warga, tanggul yang jebol tersebut diakibatkan adanya proyek turap yang dibuat oleh dinas terkait, dan hingga kini belum diselesaikan. “Bagaimana nggak banjir, turap dibangun kurang tinggi hingga akhirnya masuk kepemukiman warga.Kami berharap, pemerintah dapat membantu kami khususnya untuk obat-obatan,”katanya.

(korantangsel.com, rr009)