RANSEL
Headlines News :

BERITA TERKINI

RENOVASI SEKOLAH TERHENTI, DINAS PENDIDIKAN TANGSEL TERKESAN LEPAS TANGGUNG JAWAB

Written By ADMIN on Monday, September 22, 2014 | 3:35 AM

SDN rawa buntu 1
TANGERANG SELATAN,korantangsel.com- Sampai saat ini renovasi SDN Rawa Buntu 1 Kota Tangerang Selatan belum ada tindak lanjutnya. Saat disambangi oleh tim reporter korantangsel.com, bangunan sekolah tersebut terlihat tidak terurus, tidak ada aktivitas belajar mengajar lagi, yang terlihat adalah semak belukar yang tumbuh di lingkungan Sekolah serta tumpukan bangku dan meja yang tersimpan dalam ruang kelas yang sampai saat ini belum juga di Renovasi.

Sebelumnya Kepala SDN Rawa Buntu 1 Tangsel, Muhdianto, mengenai pembangunan Renovasi Sekolah yang terhenti sampai saat ini. “kami pihak Sekolah hanya mengajukan permintaan/ permohonan renovasi sekolah, pengajuannya melalui Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang kemudian di teruskan ke Dinas Tata kota,” kata Kepala Sekolah.

“Jadi pihak Sekolah sifatnya hanya mengajukan permintaan Renovasi saja dan hanya menerima bersih hasil Renovasi yang sudah di bangun, kalau Renovasinya sampai terhenti, kami tidak tau penyebabnya,” tambah Muhdianto.

Saat  di mintai keterangannya kepada Mathoda, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan melalui telepon seluler, “itu sudah ranah Dinas Tata Kota, bukan Dinas Pendidikan, jadi tolong tanyakan ke Dinas terkait bukan ke kami, karena yang meneruskan proses pengajuan renovasi Sekolah SDN Rawa Buntu 1 adalah Dinas Tata Kota Tangsel,” kata Kadisdik Tangsel.

SDN rawa buntu 1

“Yang mengerjakan pembangunan renovasi sekolah adalah Dinas Tata Kota, silahkan minta klarifikasi ke Dinas Tata Kota,” tambah Mathoda dengan lantang melalui telepon selulernya.

Hal ini terkesan Dinas Pendidikan Tangsel lepas tangan, pasalnya, hal apapun yang terkait dunia pendidikan, adalah Dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan. Meskipun pengelolaan renovasi pembangunan sekolahan ranahnya Dinas Tata Kota


(korantangsel.com, iyar) 

BANGUNAN LIAR DI STASIUN KERETA API SUDIMARA DI TERTIBKAN

stasiun sudimara
TANGERANG SELATAN,korantangsel.com- Pihak Stasiun Kereta Api Sudimara melakukan penertiban area stasiun dari bangunan liar. Berdasarkan kesepakatan dengan pengelola parkiran kendaraan bermotor, bangunan parkiran yang berada di dalam area milik PT KAI di bongkar sendiri oleh pengelola parkiran.

Dari informasi aAde salah satu pengelola parkiran kendaraan bermotor yang berada di sekitar lokasi Stasiun Kereta Api Sudimara. PT KAI sudah melakukan kerja sama dengan pihak swasta untuk melakukan pengelolaan parkiran kendaraan bermotor sejak tahun 1991. Karena tempat parkir sudah tidak cukup untuk menampung kendaraan bermotor.pada tahun 2004, pihak pengelola parkir meminta ijin kepada pihak PT KAI untuk memperluas bangunan parkiran di area stasiun sudimara.

Setelah di setujui oleh pihak PT KAI, pihak pengelola parkiran kendaraan bermotor mulai membangun parkiran baru di sekitar area Stasiun Sudimara.pembangunan parkiran ini di lakukan sendiri oleh pihak pengelola dengan menggunakan dana pribadi,bukan berasal dari pihak Stasiun Sudimara.untuk saat ini akan di tertibkan pengelola parkiran meminta ganti rugi atas dana yang sudah di keluarkan untuk modal pembangunan parkiran.

Suwardi, Kepala Stasiun Kereta Api Sudimara saat ditemui tidak memberikan keterangan mengenai adanya penertiban bangunan di dalam area Stasiun Kereta Api Sudimara, karena menurutnya ini bukan bagiannya untuk memberikan keterangan.

“Silahkan hubungi Pak Agus sebagai Humas KAI Kaop 1, barusan sudah saya sms tapi sampai saat ini belum di balas,” ujar Suwardi Kepala Stasiun Kereta Api Sudimara


(korantangsel.com, ridwan) 

WALI KOTA TANGSEL DILANTIK JADI KETUA DPD PARTAI GOLKAR

airin
TANGERANG SELATAN,korantangsel.com- Di sela-sela kesibukannya yang padat sebagai Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany menghadiri acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golongan Karya Kota Tangerang Selatan, yang di laksanakannya di Hotel Santika Premiere Bintaro. pada hari Sabtu (20/9) pukul 08:00 WIB. Dalam acara ini, Airin dilantik menjadi ketua pengurus DPD Partai Golkar yang baru.

Selesai dilantik Airin memberikan pidatonya di depan Kader dan Simpatisan Partai Golkar yang hadir, pesan yang di sampaikan dalam pidatonya, agar semua Kader taat pada peraturan yang ada.

Dalam acara ini Ketua Partai yang telah dilantik dan segenap pengurus Partai Golkar mengadakan konfrensi pers, Airin mengatakan ”saya ini adalah ketua baru yang meneruskan kepemimpinan dari almarhum Haji Kanung, jadi saya berharap tentunya kita tetap dalam posisi yang sudah ada,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Tangerang Selatan.

“Karena saya dilantik sebagai Ketua pengurus yang baru, saya juga akan melakukan konsilidasi internal. untuk melakukan rapat pengurus harian, agar dapat melihat hasil kinerja pengurus lama selama empat tahun terakhir ini seperti apa,” tutur ibu dari dua anak ini.

Airin juga menambahkan, pengurus yang baru akan melakukan evaluasi kerja, Kinerja yang tidak baik akan di buat menjadi jauh lebih baik lagi, dan kinerja yang sudah baik akan di pertahankan.

Airin pun menjelaskan DPD Golkar, di dalamnya terdapat pengurus kurang lebih dari 89 orang dan pengurus hampir 30 orang itu adalah kader perempuan.

Partai yang berlambangkan pohon beringin ini akan di melakukan evaluasi dan konsolidasi internal untuk melancarkan kegiatan ke pengurus kecamatan dan pengurus kelurahan.


(korantangsel.com, ridwan) 

SALEH ASNAWI: HAL YANG BIASA ANGGOTA DEWAN GADAIKAN SK

saleh asnawi
TANGERANG SELATAN,korantangsel.com- Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Saleh Asnawi menganggap fenomena gadai SK anggota dewan merupakan hal yang lumrah. Bagi dia, selama masa kampanye para anggota mengeluarkan uang tidak sedikit, maka itu ketika terpilih mengadaikan SK adalah sesuatu yang biasa.

“Fenomena gadai SK adalah hal yang biasa, tidak ada yang spesial,” katanya.

Politisi Partai Hanura ini juga tidak memungkiri bila banyak anggota dewan terpilih di Kota Tangsel yang menggadaikan SK sebagai cara memutar uang paska kampanye.

“Kalau persis berapa jumlah anggotanya saya tidak tahu persis. Namun yang pasti ada yang menggadai SK,” ungkapnya.

Saleh mengungkapkan, SK yang digadai bervariasi namun angka tertingginya mencapai Rp 200 juta. “Untuk nominalnya bervariasi, tapi paling banyak Rp 200 juta. Untuk pengembaliannya dicicil berdasarkan kesepakatan dengan pihak bank,” imbuhnya.


(korantangsel.com, usni) 

BADRUSSALAM: KPU TANGSEL SIAP DENGAN RUU PILKADA YANG BARU

badrussalam
TANGERANG SELATAN,korantangsel.com- Adanya wacana mengenai Rancangan Undang-Undang Pilkada, yang pelaksanaannya akan dilaksanakan di DPRD, saat ini menjadi polemik di masyarakat, khususnya bagi masyarakat Tangerang Selatan.

Ada masyarakat yang setuju bila pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan/di pilih oleh DPRD, ada juga yang tidak setuju. Dengan berbagai alasan warga masyarakat mengemukakan pendapat mereka tentang Rancangan Undang-Undang Pilkada yang sedang di godok di DPRD pusat saat ini.

Badrusalam, salah satu komisioner KPU Tangsel, mengatakan, bahwa mengenai Rancangan Undang-Undang Pilkada yang di bahas di DPRD dan Pemerintah pusat, KPU tidak di libatkan. Karena pada prinsipnya  KPU adalah Lembaga pelaksana Undang-Undang.

“KPU hanya mengikuti apa yang menjadi keputusan Pemerintah Pusat, apakah Pilkada akan di laksanakan DPRD atau akan dilakukan dengan pemilihan langsung oleh masyarakat. KPU akan tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku,” ujar Badrus sapaan hangatnya.

“Jika nantinya Pilkada ini akan di laksanakan dengan Undang-Undang yang baru, yaitu pemilihan Kepala Daerah di pilih oleh DPRD,  tentunya kinerja KPU akan berkurang. KPU hanya mendapat satu pekerjaan, yaitu verifikasi calon,” kata Badrus saat di wawancarai tim reporter korantangsel.com.

“Dalam rangka melaksanakan Pilkada 2015, KPU tangsel tetap merencanakan Pemilu Kada secara langsung. Meskipun persiapannya masih lama tapi tahapannya sudah di mulai. Saat baru tahapan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan, dalam rangka penganggaran,” tambah Badrussalam.


(korantangsel.com, iyar) 

KURANGI CURANMOR DENGAN OPERASI CIPTA KONDISI

operasi cipta kondisi
TANGERANG SELATAN,korantangsel.com- Maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang belakangan ini sering terjadi, membuat Polsek Pondok Aren melakukan antisipasi dan juga sekaligus menekan aksi curanmor ini di setiap wilayah Pondok Aren.

Operasi cipta kondisi di lakukan sebagai upaya untuk mencegah banyaknya kendaraan bermotor dari hasil curanmor yang sering di gunakan  di seputar wilayah Pondok Aren.  Sekaligus untuk menjaring para pelaku curanmornya.

Menurut Kanit Lantas Iptu Renta, operasi cipta kondisi ini akan dilaksanakan di semua wilayah Pondok Aren, dan akan di lakukan siang ataupun malam hari.

“Dalam operasi ini, lebih ditekankan pada kendaraan berat seperti mobil box, truk ataupun truk kontener. Karena di sinyalir maraknya aksi curanmor menggunakan kendaraan berat untuk mengangkut motor hasil curian,” kata Kanit Lantas Polsek Pondok Aren kepada tim reporterkorantangsel.com.

“Motor hasil curanmor diduga di masukkan kedalam mobil box, yang mana hal ini di luar dari pantauan Polisi, sehingga aksi pencurian dan pengiriman/penyelundupan motor curian bisa berjalan lancar tanpa di ketahui oleh Polisi. Untuk itu setiap mobil-mobil box yang lewat di wilayah Pondok Aren akan di periksa, di periksa surat-suratnya dan juga di periksa barang apa yang di bawa,” tambahnya.

Dari hasil operasi cipta kondisi ini, puluhan motor berhasil di amankan, serta dua mobil box dan satu mobil pick-up tanpa kelengkapan surat-surat kendaraannya juga ikut di amankan.

(korantangsel.com, iyar) 



KASUS MALPRAKTEK RS SILOAM, TIM KUASA HUKUM REVISI ISI GUGATAN

RS SILOAM
TANGERANG RAYA,korantangsel.com- Sidang lanjutan kasus dugaan malpraktek yang diajukan oleh Akhmad Haris selaku penggugat, yang di tujukan kepada Rumah Sakit Siloam Hospitals sebagai tergugat, atas tindakan operasi patah tulang yang di lakukan pihak rumah sakit kepada Dasril Ramadhan, kembali harus di tunda. Rabu (17/9) pihak Kuasa Hukum penggugat  meminta kepada Majelis Hakim, untuk melakukan pembatalan pembacaan tuntutan, dengan alasan masih dalam masa-masa mediasi.

Oleh Majelis Hakim, permintaan pembatalan pembacaan tuntutan dikabulkan, dan kedua belah pihak masih  di beri waktu selama dua minggu, untuk tetap melakukan kesepakatan damai.

Salah satu Kuasa Hukum penggugat, Gidion S.Hutagalung, memberikan pernyataannya kepada www.korantangsel.com, bahwa permintaan pembatalan pembacaan tuntutan dikarenakan akan dilakukan perubahan dalam materi gugatan, bukan masalah substansinya tapi ada beberapa hal yang dirasa penting untuk di masukkan dalam gugatan, dan juga ada bukti-bukti baru yang ditemukan.

Hal-hal yang di revisi, dimaksudkan untuk memperkuat isi gugatan, misalnya ada bukti baru dari hasil rongent pada (29/8), bahwa pent yang di pasang dalam operasi patah tulang yang di alami oleh dasril, ternyata tidak di sambungkan pada tulang yang patah.

Ada beberapa poin yang juga di masukkan, yaitu berupa pernyataan dokter yang menangani operasi Dasril di Rumah Sakit Siloam Hospitals, bahwa pasien akan pulih dalam jangka masa perawatan minimal enam bulan, namun dengan kondisi pasien pasca operasi saat ini,  pasien tidak bisa di pastikan kondisi pemulihannya.

Sedangkan Yuli, Kuasa Hukum Rumah Sakit Siloam Hospitals mengatakan, “kami belum membuat jawaban resmi dari tuntutan yang diajukan pihak penggugat. karena sebagai tergugat, kami hanya menunggu gugatan terakhir, finalnya seperti apa, karena  ada perubahan dalam materi gugatan,” kata kuasa hukum Rumah Sakit Siloam Hospitals.


(korantangsel.com, iyar) 
 
Support : Editor Website
Copyright © 2011. RANSEL - All Rights Reserved
www.korantangsel.comBeranda|Info Iklan

INFORMASI SEPUTAR KOTA TANGERANG SELATAN DAN SEKITARNYA