TANGERANG SELATAN, korantangsel.com– Pemerintah Provinsi Banten memperpanjang program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga 31 Oktober 2025. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Gubernur Banten, Andra Soni, setelah sebelumnya program tersebut dijadwalkan berakhir pada 30 Juni 2025. 

 

Kebijakan pemutihan ini memungkinkan masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan dari tahun-tahun sebelumnya untuk hanya membayar pajak pokok tahun berjalan, tanpa dikenakan denda maupun sanksi administratif. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (10/7/2025)

 

"Perpanjangan program ini adalah bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam memberikan stimulus kepada masyarakat agar mereka dapat menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa beban denda. Kami ingin memberikan kemudahan, bukan kesulitan," ujar Gubernur Andra Soni. 

 

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Selatan mengungkapkan bahwa sejak diberlakukannya program pemutihan, penerimaan dari opsen pajak mengalami peningkatan signifikan. Hingga saat ini, Pemprov Banten telah mengantongi total penerimaan sebesar Rp280,07 miliar dari opsen PKB dan BBNKB. 

 

“Rinciannya, penerimaan opsen PKB mencapai Rp188,6 miliar (tepatnya Rp188.675.195.000) dan opsen BBNKB sebesar Rp91,3 miliar (tepatnya Rp91.397.959.000). Dana ini disetorkan setiap hari ke Bapenda sebagai bagian dari mekanisme transparansi dan akuntabilitas,” jelasnya. 

 

Sementara itu, Kanit Samsat UPT Ciputat, Iptu Deni Sukmana, menyambut baik keputusan Gubernur tersebut. Pihaknya mengaku siap mendukung penuh kelancaran program perpanjangan pemutihan pajak dengan menyiapkan seluruh kebutuhan logistik dan pelayanan terbaik bagi masyarakat. 

 

“Kami sudah menyiapkan segala sarana pendukung dari Kepolisian. Kami ingin memastikan bahwa wajib pajak mendapatkan kenyamanan dan kemudahan ketika datang ke Kantor Samsat Ciputat,” ungkapnya. 

 

Dengan perpanjangan hingga akhir Oktober, masyarakat masih memiliki waktu cukup panjang untuk memanfaatkan program ini. Pemerintah Provinsi Banten mengimbau seluruh pemilik kendaraan bermotor yang masih memiliki tunggakan agar segera memanfaatkan kesempatan ini demi menghindari akumulasi beban pajak di masa mendatang. (Korantangsel.com-mega)

 

TANGERANG SELATAN, korantangsel.com— Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional, Polda Metro Jaya Banten melaksanakan kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal III dan penanaman di lahan perhutanan sosial yang berlokasi di Panti Jompo & Panti Asuhan Kemah Beth Shalom, Gang Mushola Nurul Amal, Jl. Ciater, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. (9/7/2025)

 

Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan dan dihadiri langsung oleh Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, yang didampingi oleh Kapolres Tangsel AKBP Victor D.H. Ingkriwang, Wakil Wali Kota Tangsel H. Pilar Saga Ichsan, serta jajaran Forkopimda dan Kelompok Tani Tangsel.

 

Melalui Zoom Meeting, acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional di lokasi utama penanaman, yaitu di wilayah Hutan Selo Lestari, Desa Selojari, Klambu, Grobogan, Jawa Tengah. Hadir secara virtual di antaranya Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perhutanan Raja Juli Antoni, serta Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto.(09/07/2025)

 

Dukungan Penuh dari Polri untuk Ketahanan Pangan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri akan terus memberikan dukungan nyata terhadap program ketahanan pangan nasional. Polri telah menyalurkan bantuan operasional secara bertahap kepada penyuluh pertanian lapangan dan kelompok tani berupa 500 unit alat penguji kesuburan tanah, 89 unit alat pemipil jagung, 100 unit alat penguji kadar air, 93 unit alat pengering jagung.

 

Kapolri juga memastikan bahwa Bulog menjadi mitra strategis utama dalam penyerapan hasil panen, dan apabila kapasitas gudang Bulog penuh, penyerapan akan dilanjutkan melalui kerja sama dengan perusahaan swasta lainnya.

 

Indonesia Menuju Swasembada dan Ekspor, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan optimisme terhadap target swasembada jagung.

 

“Alhamdulillah, tahun ini kita berupaya agar impor bisa berkurang. Kalau bisa, tahun ini kita sudah swasembada, dan tahun depan kita bisa ekspor,” ungkapnya.

 

Ia menambahkan bahwa Malaysia membutuhkan 400.000 ton jagung per tahun, dan Indonesia berpeluang besar untuk menjadi eksportir utama ke negara tetangga tersebut.

 

Apresiasi DPR dan Dorongan Kolaboratif Nasional Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolri dan seluruh jajaran, terutama Polda Jawa Tengah sebagai penyelenggara utama program di lahan perhutanan sosial.

 

“Negara ini tidak boleh lagi bergantung pada sumber pangan dari luar negeri. Target swasembada tidak akan tercapai jika hanya Kementerian Pertanian yang bekerja. Diperlukan semangat gotong royong dan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa,” tegasnya.

 

Ia juga berharap Polda lain di seluruh Indonesia dapat mencontoh inisiatif ini, khususnya di wilayah yang memiliki potensi lahan perhutanan sosial untuk diterapkan sistem agroforestri terpadu.

 

Selain itu, kehadiran para direktur bank BUMN dalam acara ini juga memberikan harapan besar bahwa ke depan, petani tidak lagi kesulitan dalam pembiayaan, penyerapan hasil panen, dan kestabilan harga.

 

Penanaman jagung serentak ini menjadi bukti komitmen lintas sektor dalam mendukung salah satu misi besar Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari Asta Citra.

 

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, DPR, masyarakat tani, dan sektor swasta, Indonesia diharapkan mampu mewujudkan kemandirian pangan, bahkan melangkah sebagai negara eksportir.(korantangsel.com-mega)

 

TANGERANG SELATAN, korantangsel.com- Pasca banjir yang melanda wilayah Kedaung, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, kondisi jalan permukiman warga di RT 10 RW 11 kini memprihatinkan. Aspal jalan yang belum lama selesai dikerjakan justru hancur berantakan dan terangkat akibat tergerus derasnya aliran air hujan. (9/7/2025)

 

Warga mempertanyakan kualitas pengerjaan proyek jalan tersebut, mengingat aspal yang rusak tersebut baru selesai dikerjakan namun tidak mampu bertahan menghadapi cuaca ekstrem.

 

Ketua RT setempat mengaku kecewa atas kondisi ini. Ia menyayangkan kualitas aspal yang digunakan, karena selain rusak parah, limbah aspal yang terkelupas kini justru menumpuk di tengah badan jalan. Kondisi ini menyulitkan mobilitas warga, terutama karena bongkahan aspal yang rusak cukup besar dan membahayakan pengguna jalan.

 

“Sangat disayangkan, jalan ini baru saja diperbaiki, tapi sekarang sudah hancur seperti ini. Limpahan aspal yang mengangkat malah menutup jalan, warga jadi susah lewat. Ini jelas merugikan kami,” ujar Ketua RT.

 

Keluhan juga datang dari warga yang rumahnya langsung terdampak kerusakan jalan tersebut. Bang Eko, salah satu warga yang tinggal tepat di depan lokasi aspal rusak, mengaku sangat terganggu. Ia menilai kualitas aspal yang digunakan sangat buruk dan tidak sesuai harapan.

 

“Rumah saya persis di depan jalan itu. Setiap hari kami terganggu, debu dan bongkahan aspal berceceran. Ini jelas tidak layak disebut perbaikan jalan. Kami minta pemerintah lebih serius dalam proyek infrastruktur seperti ini,” tegas Bang Eko.

 

Warga berharap Pemerintah Kota Tangerang Selatan, khususnya dinas terkait, segera melakukan perbaikan dengan material yang lebih berkualitas, atau mempertimbangkan opsi betonisasi agar jalan warga dapat lebih tahan lama dan tidak mudah rusak saat musim hujan tiba.

 

“Kami tidak ingin kejadian ini terulang. Kalau memang tidak kuat pakai aspal, lebih baik dibeton sekalian agar lebih awet dan tidak menghambur-hamburkan anggaran,” tutup Ketua RT.

 

Warga kini menanti respon cepat dari pihak pemerintah agar akses jalan kembali normal dan nyaman untuk digunakan.(korantangsel.com-mega)