NASIONAL,korantangsel.com- Kasus perebutan besi
tua yang di klaim milik PT Freeport dan sudah dihibahkan kepada masyarakat
Papua, berujung bentrok antara pemuda yang mengaku perwakilan Timika dengan PT
Indoferro perusahaan peleburan besi tepatnya di PT Union Food yang berada di Jalan
Gatot Subroto, Jatiuwung, Kota Tangerang. Akibat peristiwa tersebut, staf
kepresidenan harus ikut turun tangan.
Berdasarkan pantauan korantangsel.com, aksi
pemuda Papua ini mendapatkan penolakan, karena PT Indoferro selama ini
menitipkan besi-besi itu di lahan milik PT Union Food.
Namun, perlawanan yang dilakukan PT Indoferroo dan PT union Food
melalui kuasa hukumnya akhirnya tak berarti apa-apa, setelah kelompok pemuda
Papua yang dikawal aparat Polda Metro Jaya menunjukan surat perintah pengawalan
verifikasi hibah bernomer: Sprint/16519/IX/2016 dan surat dari Staf Khusus
Kepresidenan RI bernomer sprint. 61/SKP-LK/08/2016 yang ditandatangani Lenis
Kogaya.
Besi-besi tua yang rata-rata berukuran besar itu akhirnya satu persatu diangkut menggunakan truk trailer.
"Surat perintah (Sprint) dari Polda itu adalah mengawal verifikasi barang yang diklaim milik PT Freeport, bukan untuk mengambilnya. Sehingga kita perbolehkan masuk, namun kenyataannya mereka malah mengangkut," kata kuasa Hukum PT Indoferroo, Ramli Tarigan.
Ramli menjelaskan, kliennya merupakan pemilik besi-besi tua karena mereka membeli langsung dari PT Freeport dengan kontrak jual beli yang sah. Selain dari PT Freeport, besi-besi tua milik PT Indoferroo itu ada juga yang didapat dari Tiongkok.
"Besi-besi itu milik kita, memang ada yang kita beli dari PT Freeport dengan sistem kontrak," ungkap Ramli.
"Mereka datang ujug-ujug langsung pilokin semua barang-barang kita dan langsung diklaim itu milik mereka dan mereka angkut tanpa menunjukan bukti kepemilikan resmi. Sementara kita punya bukti resmi bahwa itu milik kita. Ada surat pembeliannya," ujarnya.
Besi-besi tua yang rata-rata berukuran besar itu akhirnya satu persatu diangkut menggunakan truk trailer.
"Surat perintah (Sprint) dari Polda itu adalah mengawal verifikasi barang yang diklaim milik PT Freeport, bukan untuk mengambilnya. Sehingga kita perbolehkan masuk, namun kenyataannya mereka malah mengangkut," kata kuasa Hukum PT Indoferroo, Ramli Tarigan.
Ramli menjelaskan, kliennya merupakan pemilik besi-besi tua karena mereka membeli langsung dari PT Freeport dengan kontrak jual beli yang sah. Selain dari PT Freeport, besi-besi tua milik PT Indoferroo itu ada juga yang didapat dari Tiongkok.
"Besi-besi itu milik kita, memang ada yang kita beli dari PT Freeport dengan sistem kontrak," ungkap Ramli.
"Mereka datang ujug-ujug langsung pilokin semua barang-barang kita dan langsung diklaim itu milik mereka dan mereka angkut tanpa menunjukan bukti kepemilikan resmi. Sementara kita punya bukti resmi bahwa itu milik kita. Ada surat pembeliannya," ujarnya.
(korantangsel.com, jan)
