TANGERANG SELATAN,korantangsel.com- Pasca penegasan
Presiden Joko Widodo dengan membatalkan pelantikan Komjend BG menjadi Kapolri,
kini menuai kontroversi yang heboh di kalangan masyarakat. Lebih lanjut, soal
keputusan Jokowi menunjuk tiga Pelaksana tugas (Plt) Pimpinan Komisi
Pemberantas Korupsi (KPK).
Meskipun hal tersebut adalah hak prerogatif presiden tidak
melantik calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan, serta memberhentikan sementara
dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.
Menurut Ketua Benteng Komando Rakyat (BKR) Anti Korupsi,
Alexander Waas SH, itu adalah tindakan yang tepat dan sangat bijak, artinya
Presiden mendahulukan kepentingan rakyat, dan mengesampingkan kepentingan
politik tertentu. “saya sangat mengapresiasi keputusan yang diambil Presiden
Jokowi dengan membatalkan pelantikan Komjen BG menjadi Kapolri. Dan itu
tindakan yang sudah benar, dengan demikian wibawa Presiden sebagai kepala
Negara masih memiliki kehormatan,” ujarnya saat di temui di salah satu cafe di
Kota Tangerang Selatan.
“Mungkin Komjen BG batal dilantik karena baru diketahui
belakangan bahwa menurut pengadilan beliau ternyata bukan penegak hukum,
hahaha…. masa iya Kapolri kita bukan penegak hukum” candanya saat di wawancarai
tim reporter korantangsel.com
Kini Presiden Jokowi telah menunjukan sikap arif dan
bijaksananya terkait calon Kapolri. Terbukti, Jokowi memutuskan mencalonkan
Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti, dan batal melantik
Komjen Pol Budi Gunawan.
Dengan gunakan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang). Adil bagi keduanya. KPK dan Polri terselamatkan untuk
terjadinya koordinasi kembali diantara sesama penegak hukum. Meski demikian,
dirinya tetap mengatakan Komjen Pol Badrodin Haiti masih harus menjalani fit
and proper test di DPR.
(korantangsel.com, rr009)
