TANGERANG SELATAN,korantangsel.com- Ketua Umum
Lembaga Swadaya Masyarakat Benteng Komando Rakyat (BKR) Anti Korupsi, Alexander
Waas, menilai Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai orang yang harus
bertanggung jawab atas perseteruan yang terjadi antara Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI.
“ini berawal dari pencalonan tunggal Komjend BG sebagai Kapolri,
padahal masih banyak perwira tinggi Polri berprestasi yang mempunyai kapasitas
dan kapabilitas untuk menduduki jabatan tersebut, isu mengenai rekening gendut
terhadap BG, sudah santer dari jauh hari, kenapa… BG masih dicalonkan juga,”
katanya.
“Penetapan BG pun bukan tanpa alasan, KPK pastinya memiliki alat
bukti yang cukup untuk menetapkan status tersangka tersebut, dan demi kebaikan
institusi Polri agar bebas dari oknum-oknum yang terkait kasus
korupsi,”tambahnya.
“maka dari itu Presiden Jokowi yang harus bertanggung jawab atas
konflik yang terjadi saat ini,” katanya dengan tegas.
“Masyarakat sudah cerdas, untuk para pejabat tinggi Negara yang
terhomat, seharusnya berjiwa ksatria dan jangan lagi membodohi masyarakat
seolah-olah ini bukan konflik antar instansi Polri dan KPK. Jika memang
melakukan kesalahan, akui dan perbaiki bukan malah menyangkal dan membohongi
rakyat” ujar Ketua LSM Benteng Komando Rakyat (BKR) Anti Korupsi saat
diwawancarai tim reporter korantangsel,com
(korantangel.com, rr009)
 Anti Korupsi, Alexander Waas, men...){kind=link}