TANGERANG SELATAN,korantangsel.com- Sejumlah anggota
DPRD Kota Tangsel mengaku sudah bekerja dengan tugas dan fungsinya. Indikasinya
pelbagai agenda yang dijadwalkan berjalan dengan baik. Tugas dan fungsi sebagai
pengawas, budgeting, hingga pembuat undang-undang terjadwal dan bisa dikerjakan
tepat waktu.
Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Ahadi mengatakan, bukti tupoksi
dewan sesuai perencanaan adalah pembahasan APBD Murni 2015, dimana berbagai
agenda sudah berjalan dan sedikit lagi tinggal pengesahan. Kata dia, pembahasan
APBD 2015 ini sesuai target, meski paska dilantik 7 Agustus silam sempat ada
keterlambatan pengesahan alat kelengkapan dewan selama beberapa waktu. Namun
masalah itu bisa diatasi dengan jadwal kerja yang sesuai target.
“Bicara tupoksi sudah dilakukan oleh dewan. Pengesahan APBD
tinggal menunggu waktu, begitupun dengan pengawasan yang sudah berjalan dengan
baik,” katanya, kemarin.
Ahadi mengatakan, untuk budgeting, pembahasan APBD Murni tinggal
menunggu pemaparan beberapa SKPD. Artinya bila sesuai dengan target yang
ditentukan, akhir desember ini bisa disahkan. Bila pengesahan sesuai jadwal,
beberapa program bisa dikebut dan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) bisa
diminimalisasi. “Tidak ada lagi alasan silpa besar gara-gara keterlambatan
pengesahan APBD. Kita bisa meminta instansi untuk bekerja sesuai dengan aturan
perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, pengesahan APBD
Murni 2015 ini diprediksi mencapai Rp 2,7 triliun, atau meningkat Rp 200 miliar
dibanding tahun lalu, yang hanya Rp 2,5 triliun. Dari dua triliun lebih APBD,
nantinya akan digelontorkan untuk skala prioritas, seperti kesehatan,
pendidikan, infrastuktur ataupun pengentasan kemiskinan.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangsel Tb Rahmatullah mengatakan
pihaknya sudah melakukan pengawasan secara maksimal. Baru-baru ini Komisi IV
sudah inspeksi mendadak ke beberapa proyek, seperti pengerjaan gedung
pemerintahan. Hasilnya ada beberapa proyek yang belum kelar, padahal batas
akhirnya tinggal sebentar lagi. “Perusahaan yang tidak bekerja sesuai target,
harusnya tahun depan tidak diberikan pekerjaan lagi,” katanya.
Politisi PAN ini juga meminta pemkot lebih teliti lagi dalam
memberikan proyek kepada perusahaan. Artinya bila ada yang tidak mampu harusnya
langsung diblack list dan tidak boleh lagi mengikuti pelelangan. “Sudah tahu
gagal diberikan proyek lagi. Itu kan tidak benar,” ujarnya.
(korantangsel.com, usni)
