TANGERANG SELATAN,korantangsel.com- Rencana
sodetan Ciliwung-Cisadane yang menuai pro dan
kontra dikalangan instansi dan masyarakat, ternyata berbanding terbalik dengan Wahana
Hijau Fortuna (WHF) yang mendukung langkah sodetan tersebut untuk mengurangi
debit air Ciliwung.
Direktur Eksekutif WHF Romly Revolvere mengatakan, penolakan sodetan Ciliwung-Cisadane merupakan hal yang maklum dilakukan. Mengingat debit air kali Cisadane yang sudah tergolong tinggi ketika musim penghujan. Akan tetapi, menurut Romly, pemerintah daerah juga wajib memahami bahwa Jakarta merupakan etalase nasional.
"Apa yang dialami Jakarta berpengaruh secara nasional. Karena Jakarta merupakan ibukota negara,” katanya
Menurut Romly, peran pemerintah pusat dan
pemerintah daerah sangat penting untuk menanggulangi banjir di Jabodetabek.
Langkah sodetan Ciliwung-Cisadane merupakan langkah baik secara nasional. Akan
tetapi, sodetan tersebut harus dilakukan dengan kajian yang menyeluruh
dan komprehensif.
"Jangan sampai menimbulkan masalah
baru dari sodetan tersebut," ungkapnya.
Penolakan yang terjadi di Tangerang (wilayah yang dilalui Kali Cisadane) menurutnya, sebagai ego daerah. Wacana penanggulangan banjir yang berubah jadi wacana pemindahan banjir dari Jakarta ke Tangerang sudah menjadi isu yang kuat di masyarakat.
Normalisasi Kali Cisadane menurut Romly pun tidak pernah menjadi prioritas oleh pemerintah daerah setempat. Dari data yang dimiliki WHF, kini sudah banyak penyempitan bantaran kali di muara Cisadane. Sangat jelas sekali jika Cisadane tanpa sodetan pun sudah banjir, lantaran normalisasi tidak dilakukan.
"Sodetan ini pun wajib dilakukan bersamaan dengan normalisasi Kali Cisadane. Nah, ini berarti butuh kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait dalam masalah ini,” tuturnya.
Penolakan yang terjadi di Tangerang (wilayah yang dilalui Kali Cisadane) menurutnya, sebagai ego daerah. Wacana penanggulangan banjir yang berubah jadi wacana pemindahan banjir dari Jakarta ke Tangerang sudah menjadi isu yang kuat di masyarakat.
Normalisasi Kali Cisadane menurut Romly pun tidak pernah menjadi prioritas oleh pemerintah daerah setempat. Dari data yang dimiliki WHF, kini sudah banyak penyempitan bantaran kali di muara Cisadane. Sangat jelas sekali jika Cisadane tanpa sodetan pun sudah banjir, lantaran normalisasi tidak dilakukan.
"Sodetan ini pun wajib dilakukan bersamaan dengan normalisasi Kali Cisadane. Nah, ini berarti butuh kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait dalam masalah ini,” tuturnya.
