TANGERANG SELATAN, korantangsel.com- Kisruh pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013
ramai diberitakan oleh media, seperti televisi, cetak dan online. Kondisi
ini membuat pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi sorotan media.
Kekacauan yang mewarnai penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) SMP dan SMA/SMK
antara lain keterlambatan tiba soal di wilayah daerah, kekurangan soal, ketidakcocokan
antara lembar jawaban komputer (LJK) dengan paket soal, tercetaknya barcode
ganda pada LJK, dan lain-lain.
“UN saat ini banyak sekali masalahnya, dari perbedaan jadwal ujian akibat
dari telatnya pendistribusian soal, lembar soal dan lembar jawaban yang rusak,
bahkan sampai pihak sekolah harus mengcopy lembar soal dan jawaban tersebut,”
kata Devi Susilawati salah satu mahasiswi Jurusan Matematika, Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Jakarta.
Di samping itu, Vindarini Novianti juga mengatakan, ”UN tahun ini sangat
kacau, politik uang untuk proyek UN sangat terlihat mulai dari pengcopyan
naskah soal yang tidak tepat waktu, dan pendistribusian soal yang terlambat.
Intinya, UN tahun ini gagal total,” katanya.
Melihat permasalahan yang muncul pada UN tahun ini, pemerintah pusat harus
bertanggungjawab. Untuk itu pemerintah dituntut lebih mempersiapkan UN agar
tidak terjadi masalah-masalah seperti ini kembali untuk kedepannya. Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan daerah
harus memberikan instruksi terhadap setiap sekolah agar mempersiapkan diri
untuk pelaksanaan UN yang tujuannya untuk menyukseskan penyelenggaraan UN.
“Harus lebih sistematis, dan dipersiapkan lebih baik lagi agar tidak
terulang masalah yang sama ditahun berikutnya,” kata Devi. Sambung Vindarini,
“pemerintah harus lebih selektif untuk mencari pemenang tender pengcopyan
naskah soal UN, dan kalau bisa setiap provinsi ada yang bertanggungjawab untuk
pengopyan soal sehingga tidak berpusat di Jakarta,” ujarnya.
(korantangsel.com-ana aryati)