Tangerang Raya, Korantangsel.com - Proyek pekerjaan swakelola yang dilaksanakan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Gang Kokosan, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, dinilai asal asalan. Kegiatan tahun 2020 itu mengunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dari APBN.

Menurut Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Giat Peduli Lingkungan Indonesia (LSM GPL Indonesia) , Ayi Abdullah SH, proyek pekerjaan swakelola itu telah diatur dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No 8 Tahun 2018, tentang Pedoman Swakelola yang salah satunya melibatkan kelompok masyarakat. Namun demikian pada pelaksanaanya masih banyak kekurangan.

Seperti pemasangan penutup saluran air oleh cetakan beton ini berada di atas jalan yang seharusnya tutup beton tersebut sejajar atau bahkan berada dibawah jalan sehingga air tidak akan mengenang dan akan langsung masuk ke selokan, Sehingga akan menjadi tanda tanya masyarakat. 

“Selain itu pekerjaan saluran air (drainase) yang ada dilokasi itu juga terlihat sudah ada yang retak di bagian pinggirnya padahal belum ada setahun,” Ucapnya

“Pekerjaannya semerawut, tutup saluran air berada diatas jalan kaya cuma di taruh di atas saluran air (GOT) aja,” kata si kembar (bukan nama sesungguhnya) salah satu pemuda di wilayah tersebut, Selasa (19/01/21)

Menurut Ayi Ketua LSM GPL, proyek swakelola yang direncanakan berdasarkan usulan dan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat harus diawasi dan pelaksana swakelola juga harus bertanggungjawab dalam pengunaan anggaran. 

Pemuda tersebut menambahkan, “Kami pemuda sekaligus warga di sini juga beramai ramai memberikan contoh hasil pengerjaan yang sudah kami rapihkan sendiri, agar terlihat lebih rapih, berfungsi pada seharusnya dan tidak menggangu pengguna jalan,”

Untuk itu sebagai masyarakat, saya berharap pada tahun ini, proyek swakelola di Kota Sukasari dapat berjalan lebih baik lagi, sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat untuk masyarakat, bukan hanya sekedar usulan saja.

“Swakelola yang mengunakan dana dari APBD dan APBN harus diawasi. Harus transparan dan harus disosialisasikan, apalagi ini kan pekerjaan fisik, jadi jangan asal. Hasi pekerjaan dan pengunaan anggarannya juga harus dipertanggungjawabkan,” Tutur  Ayi.

(Korantangsel.com, Hasan)