TANGERANG SELATAN,korantangsel.com- Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangsel yang akan dilakukan pada pertengahan tahun 2020, menjadi perhatian penting Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tangsel, khususnya masalah netralitas para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua Divisi Pengawasan Bawaslu Tangsel, Slamet Santosa menyatakan bahwa hal tersebut didapat setelah melakukan penyebaran kuisoner secara berkala ke masyarakat.
“Kita sudah nyebar kuisioner ke masyarakat. Dari kuisioner itu, netralitas ASN perlu menjadi sinyal rawan bagi kami untuk diawasi. Karena rawan terhadap pelanggaran,” kata Slamet saat diwawancarai, Sabtu (8/2/20).
Menurut Slamet, belajar dari Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 lalu, titik rawan di Tangsel hanya seputar netralitas ASN, pemasangan alat peraga kampaye (APK), dan Politik Uang.
"Untuk prosentase masih terlalu dini jika melihat tingkat kerawanan dalam hal netralitas ASN. Nanti ada indeksnya, ketika di lounching. Jadi kita masih tunggu. Tapi yang jelas, belajar dari pengalaman lalu, tiga titik rawan tersebut yang perlu diwaspadai," tambahnya.
Lanjut Slamet, untuk mensukseskan pilkada nanti, Bawaslu sudah melakukan sosialisasi terkait netralisasi ASN dan sudah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), untuk bersama-sama mengawasi netralitas ASN.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie menjamin aparatur di bawah kepemimpinannya akan bertindak netral dalam Pilkada mendatang.
“Saya yakin ASN Kota Tangsel bisa menjaga netralitas. Saya yakin Bawaslu akan menerapkan aturan setegas-tegasnya. Harus yakin bahwa ASN harus kondusif dan menjaga netralitas,” kata Benyamin beberapa waktu lalu.
(korantangsel.com,Zul/red)
