TANGERANG RAYA,korantangsel.com- Aksi unjuk rasa
menunutut Rano Karno agar mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Banten,
tampaknya semakin menggurita dan mengakar. Sebab sebelumnya aktivis dari
berbagai elemen dan mahasiswa juga menggelar aksi demo menuntut Rano Karno
mundur karna mereka menilai Rano Karno gagal dalam memimpin Banten.
Kali ini tuntutan serupa datang dari Gerakan Masyarakat
Tangerang Bersatu (GMTB), namun aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa
gabungan dari berbagai elemen masyarakat Tangerang ini, tidak melakukan aksinya
di Gedung DPRD Provinsi Banten atau di Pendopo Gubernur Banten. Akan tetapi
mereka melakukan aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Tangerang.
Menurut koordinator aksi Alamsyah, Banten di bawah kepemimpinan
Rano mengalami sejumlah masalah sehingga menciptakan kegaduhan, pengangguran,
kemiskinan dan degradasi moral.
“Sekarang carut marut perpolitikan dan roda pemerintahan Banten
telah dirasakan secara total oleh masyarakat Banten, akibat tipu muslihat yang
diperankan Rano sehingga menciptakan kegaduhan, pengangguran, kemiskinan, dan
degradasi moral,” katanya.
Alamsyah mengatakan, aksi Gerakan Masyarakat Tangerang Bersatu
(GMTB) yang dilakukan di gedung DPRD Kabupaten Tangerang ini agar DPRD
Kabupaten Tangerang menerima aspirasi kami dan menyampaikan tuntutan kami ke
Pemprov Banten.
“Kami meminta DPRD Kabupaten Tangerang selaku wakil rakyat dari
Tangerang agar menyampaikan aspirasi kami yang menuntut Rano Karno Mundur ke
Pemprov Banten, karna Rano tidak bisa bekerja dan apa yang telah dia perbuat
untuk Kabupaten Tangerang, padahal Rano dulu memulai karir politiknya dari
Tangerang sebagai wakil Bupati,” tegas Alamsyah.
Terlebih lanjut Alamsyah, juga menyinggung dalam kepemimpinan
Rano Karno yang menjabat sebagai Plt Gubernur Banten pasca Ratu Atut tersandung
kasus hukum, Banten bukannya malah lebih baik akan tetapi malah makin terpuruk,
sebab selama dua tahun berturut-turut di pimpin Rano Banten malah di ganjar Disclamer Of Opinion oleh
BPK RI.
“Saat mendapatkaan opini disclaimer pada LHP BPK tahun angaaran
2013 Rano karno yang saat itu masih menjadi Plt Gubernur berjanji akan mundur
jika kembali mendapatkan opini disclaimer, nyatanya pada tahun 2014 Banten
kembali disclaimer, berarti ini jelas apa kerja Rano,” tegas ketua umum LSM
Geram Banten ini.
Alamsyah menambahkan, belum lama Rano Karno resmi menjabat
sebagai Gubernur Banten definitive, Rano Karno kembali membuat suasana Banten
kembali memanas. Hal tersebut karena dicopotnya Kurdi Martin sebagai Sekda
Banten.
Alamsyah juga menduga yang mana pencopotan Kurdi Martin sebagai
Sekda Banten ada campur tangan dan arogansi Gubenur terhadap pencopotan Sekda
Banten. Akibat sikap Rano Karno tersebut, membuat masyarakat Banten diseluruh
penjuruh tanah Jawara bergerak menentang sikap arogansi Gubernur yang membuat
kewenangan menjadi kesewenang-wenangan.
“Dampak diberhentikannya Sekda Banten Kurdi Martin, membuat
banyak penolakan dari rakyat Banten, karna Rano Karno dinilai membuat
kewenangan menjadi kesewenang-wenangan, bahkan pada intinya Rano Karno dengan
jajarannya tidak bisa harmonis apalagi dengan rakyat Banten, “ pungkas
Alamsyah.
Dari pantauan langsung tim reporter www.korantangsel.com, aksi unjuk rasa
tuntut Rano Karno mundur di gedung DPRD Kabupaten Tangerang mendapat pengawalan
dari aparat kepolisian dan Satpol-PP. Massa juga membentakan berbagai macam
spanduk yang meminta Rano Karno mundur.
(korantangsel.com, zul)
