TANGERANG RAYA,korantangsel.com- DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang memastikan tidak bakal memberikan
bantuan hukum bagi kadernya, Pabuadi, yang terjerat kasus narkoba.
Tidak adanya bantuan hukum merupakan
bagian dari kebijakan partai untuk kader yang kena kasus narkoba. “Ini garis
kebijakan partai yang harus dipatuhi. Bila ada kader yang bandel, pake narkoba,
selain dipecat, juga tidak diberikan bantuan hukum,” kata Wakil Ketua DPC PDIP
Kota Tangerang, Agus Setiawan, kemarin.
Agus mengatakan, karena tidak ada
bantuan hukum, Pabuadi disuruh memilih untuk menunjuk tim pengacaranya. Menurut
Agus, kader yang terjerat narkoba tidak layak untuk dikasih bantuan hukum
karena PDIP mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
Ia menambahkan, lain cerita, misal kader
tersandung masalah hukum gara-gara perkelahian, mungkin ada pertimbangan
diberikan bantuan hukum. Kalau untuk narkoba ataupun korupsi, tidak ada
pendampingan hukum oleh partai. “Masa kita kampanye anti narkoba, ada kader
terjerat narkoba, dikasih pembelaan. Ini garis partai yang harus ditaati oleh
semua pihak,” katanya.
Ditanya sudah menjenguk Pabuadi, Agus,
mengatakan belum pernah. Hingga kini belum ada omongan untuk menjenguk anggota
komisi III DPRD Kota Tangerang tersebut. Namun rencana untuk mendatangi Pabuadi
dari teman-teman fraksi ada. “Waktunya yang belum ditentukan. Tapi keinginan
teman-teman ada,” ungkapnya.
Seperti diketahui, anggota Komisi III
DPRD Kota Tangerang Pabuadi ditangkap polisi, Jumat (3/7), lalu saat ada razia
narkoba ditempat hiburan malam, di kawasan Jakarta Barat. Kini, Pabuadi tengah
diproses oleh kepolisian Metro Jakarta Barat untuk mempertangungjawabkan
perbuatan.
DPC PDIP Kota Tangerang langsung memecat
Pabuadi ketika ada penetapan tersangka. Surat pemecatan sudah dikirim ke DPD
Provinsi, untuk ditindaklanjuti ke komisi etik DPP. Sedang surat PAW kini
sedang dalam proses dikirim ke DPRD Kota Tangerang.
Ketua DPC PDIP Kota Tangerang Hendri
Zein memperingatkan kader partai untuk tidak coba-coba pakai narkoba. Kasus
Pabuadi dijadikan pelajaran bagi anggota PDIP agar tidak menggunakan barang
haram tersebut. Sekali terjerat fatal akibatnya, karena partai tidak akan
menolelir. Konsekuensinya langsung dipecat dan direkomedasikan pergantian antar
waktu (PAW) bagi kader yang menjabat sebagai wakil rakyat.
”Kasian yang merintis karier politik
dari bawah hancur gara-gara narkoba. Pabuadi ini perlu dijadikan refleksi kader
agar tidak main-main dengan narkoba,” katanya.
Pihaknya juga tidak bakalan memberikan
bantuan hukum untuk kader yang terjerat narkoba. Ia telah menginstruksikan
jajarannya untuk menginformasikan ke anggota dewan perihal aturan tersebut.
(korantangsel.com,usni)
