BREAKING NEWS

Monday, July 6, 2015

DEADLOCK, MUSWIL PAN NYARIS RICUH

PAN
TANGERANG RAYA,korantangsel.com- Musyawarah Wilayah PAN Provinsi Banten, yang digelar di Aryaduta, Kecamatan Kelapa Dua, kemarin, nyaris ricuh. sempat terjadi adu debat yang membuat susana panas peserta.Musababnya, mekanime pemilihan yang melalui formatur dianggap tidak mencerminkan aspirasi kader di tingkat daerah.
Awalnya muswil berlangsung lancar yang dipimpin ketua sidang Yandri Susanto.

Anggota Komisi II DPR-RI ini mengumumkan teknis pemilihan calon anggota formatur. Sebelumnya ada enam calon anggota formatur, namun keputusan sidang menetapkan empat orang yang menjadi anggota formatur.  Yakni Suranto  Abubakar, Ishak Sidik, Iip Fahrianto, dan Masrori.

Teknis pemilihan ketua DPW dari hasil mukernas Bali lalu, adalah penetapan calon ketua lewat sistem formatur. Kader yang terpilih sebagai formatur lalu bermusyawarah untuk menentukan siapa yang menjadi ketua. Namun bila terjadi deadlock antar anggota formatur, maka DPP yang menentukan siapa ketua formatur yang juga menjabat ketua DPW PAN Banten.

 “Yang tahu PAN Banten, ya kader di Banten, bukan pusat. Kok mereka sewenang-wenang menunjuk ketua tanpa melibatkan kader di daerah,” kata Hidmatul Wahid,  peserta rapat muswil.

Ia mengatakan ada permainan dalam pemilihan ketua DPW dengan menggunakan sistem formatur. Pasalnya lewat musyawarah oleh anggota formatur tidak bakalan menemukan titik temu. Dirinya juga mengkritik pimpinan sidang Yandri Susanto yang dinilai tidak netral dan seperti mengarahkan salah satu anggota formatur.

 “Sudah kebaca Yandri bermain dalam pemilihan ini. Ia mengarahkan agar ada deadlock dalam pemilihan ketua formatur. Ujung-ujungnya nanti DPP yang menentukan,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Yandri membantahnya. Ia mengatakan sebagai pimpinan sidang ia hanya menjalankan aturan yang berlaku. Mengenai kader daerah yang tidak puas dengan aturan tersebut, ia menganggap hal yang lumrah dan bagian demokrasi.

“Saya hanya menjalankan aturan. Kalau kader daerah tidak puas ajukan revisi aturan teknis pemilihan ketua DPW,” katanya.

Pria asli Banten ini menggangap ketidakpuasan kader daerah adalah hal biasa dan itu bisa diselasaikan dengan baik-baik. Keempat anggota formatur juga menerima dengan keputusan ini. Menurutnya kader daerah tidak puas karena belum memahami aturan main dalam pelaksanaan teknis pemilihan. “Banyak yang belum paham. Kalau mereka ngerti juga bakal ikut aturan kok,” ungkapnya.


 (korantangsel.com, yusni)

Share this:

 
Copyright © 2014 RANSEL. Designed by OddThemes