TANGERANG RAYA,korantangsel.com- Musyawarah Wilayah PAN
Provinsi Banten, yang digelar di Aryaduta, Kecamatan Kelapa Dua, kemarin,
nyaris ricuh. sempat terjadi adu debat yang membuat susana panas
peserta.Musababnya, mekanime pemilihan yang melalui formatur dianggap tidak
mencerminkan aspirasi kader di tingkat daerah.
Awalnya muswil berlangsung lancar yang dipimpin ketua sidang
Yandri Susanto.
Anggota Komisi II DPR-RI ini mengumumkan teknis pemilihan calon
anggota formatur. Sebelumnya ada enam calon anggota formatur, namun keputusan
sidang menetapkan empat orang yang menjadi anggota formatur. Yakni
Suranto Abubakar, Ishak Sidik, Iip Fahrianto, dan Masrori.
Teknis pemilihan ketua DPW dari hasil mukernas Bali lalu, adalah
penetapan calon ketua lewat sistem formatur. Kader yang terpilih sebagai
formatur lalu bermusyawarah untuk menentukan siapa yang menjadi ketua. Namun
bila terjadi deadlock antar anggota formatur, maka DPP yang
menentukan siapa ketua formatur yang juga menjabat ketua DPW PAN Banten.
“Yang tahu PAN Banten, ya kader di Banten, bukan pusat.
Kok mereka sewenang-wenang menunjuk ketua tanpa melibatkan kader di daerah,”
kata Hidmatul Wahid, peserta rapat muswil.
Ia mengatakan ada permainan dalam pemilihan ketua DPW dengan
menggunakan sistem formatur. Pasalnya lewat musyawarah oleh anggota formatur
tidak bakalan menemukan titik temu. Dirinya juga mengkritik pimpinan sidang
Yandri Susanto yang dinilai tidak netral dan seperti mengarahkan salah satu
anggota formatur.
“Sudah kebaca Yandri bermain dalam pemilihan ini. Ia
mengarahkan agar ada deadlock dalam pemilihan ketua formatur.
Ujung-ujungnya nanti DPP yang menentukan,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Yandri membantahnya. Ia mengatakan
sebagai pimpinan sidang ia hanya menjalankan aturan yang berlaku. Mengenai
kader daerah yang tidak puas dengan aturan tersebut, ia menganggap hal yang
lumrah dan bagian demokrasi.
“Saya hanya menjalankan aturan. Kalau kader daerah tidak puas
ajukan revisi aturan teknis pemilihan ketua DPW,” katanya.
Pria asli Banten ini menggangap ketidakpuasan kader daerah
adalah hal biasa dan itu bisa diselasaikan dengan baik-baik. Keempat anggota
formatur juga menerima dengan keputusan ini. Menurutnya kader daerah tidak puas
karena belum memahami aturan main dalam pelaksanaan teknis pemilihan. “Banyak
yang belum paham. Kalau mereka ngerti juga bakal ikut aturan
kok,” ungkapnya.
(korantangsel.com, yusni)
