TANGERANG RAYA,korantangsel.com- Komisi II DPR
menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum. Dalam RDP
yang alot ini dibahas mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait adanya
indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 334 miliar di dalam hasil
pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan anggaran pemilu tahun 2013
dan 2014. Temuan tersebut diperoleh BPK dari hasil pemeriksaan terhadap sampel
satuan kerja. Dari 531 satuan kerja di 33 provinsi, BPK mengambil 181 satuan
kerja sebagai sampel.
Di antara temuan itu adalah indikasi kerugian negara sebesar Rp
34,3 miliar, potensi kerugian negara Rp 2,2 miliar, kekurangan penerimaan Rp
7,3 miliar, pemborosan Rp 9,7 miliar, yang tidak diyakini kewajarannya sebesar
Rp 93 miliar, lebih pungut pajak Rp 1,3 miliar dan temuan administrasi Rp 185,9
miliar.
"Kita ingin tahu, sudah sejauh mana tindaklanjut yang
dilakukan KPU terhadap audit BPK, dan sekaligus menyampaikan jumlah temuannya. Prinsifnya
hal ini harus diselesaikan agar tidak berdampak terhadap tahapan pilkada
serentak 2015 yang sedang berjalan. " kata Wakil Ketua Komisi II, DR.
H. Wahidin Halim, M.Si. yang biasa disapa WH.
WH mensoroti temuan LHP BPK terhadap KPU RI, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/ Kota tidak hanya dilihat dari perspektif kerugian negara dengan
angka yang mencapai ratusan milyar tersebut, tapi juga dari perspektif
integritas institusi KPU dan kredibilitas kinerjanya. “adanya temuan ini
juga mengkonfirmasi integritas dan kredibilitas kinerja KPU yang lemah, jangan
sampai masyarakat kehilangan trust kepada KPU dan KPUD, padahal harus mengawal
hajat demokrasi yang dimulai tahun ini. KPU jangan malu-malu untuk melakukan
rekonsiliasi kepada BPK, apalagi ini menyangkut uang rakyat” Tambah mantan
Walikota Tangerang yang mendapat WTP 7 kali berturut turut dari BPK RI ini.
Anggota komisi II lain, Misbakhun, dari Fraksi Partai Golkar
yang banyak mengkritik Komisioner KPU menambahkan"Kemarin komisioner KPU,
saudara Arief Budiman bilang sudah 80 persen yang ditindaklanjuti, lalu ada
yang bilang 75 persen sudah ditindaklanjuti. Jadi yang mana yang benar? Kalau
pun benar sudah, artinya masih 25 persen yang belum ditindaklanjuti dan itu
jumlahnya cukup besar juga, makanya saya mendesak segera dilakukan audit
investigasi" katanya.
(korantangsel.com, ayla)
 dengan Komisi Pemilihan Umum. Dalam RDP yang alot...){kind=link}