TANGERANG SELATAN,korantangsel.com- Kinerja tiga
dinas di Pemkot Tangsel, nampaknya harus segera dikaji ulang oleh walikota.
Pasalnya, anggaran ratusan miliar di APBD 2013 ke dinas yang dimaksud, kembali
ke kas daerah alias jadi dalam Silpa (Sisa Laporan Penggunaan Anggaran).
Walikota Tangsel pun akan didesak untuk merotasi para kepala dinas.
Sekretaris Kota Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Muhammad Acep
mengatakan, ada tiga dinas teknis yang mengembalikan silpa. Dinas dimaksud
merupakan dinas teknis yang berkaitan dengan infrastruktur dan juga kebutuhan
masyarakat umum, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Tata Kota dan Pemukiman serta
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.
“Silpa tiga dinas tersebut sangat memprihatinkan. Besaran Silpa sangat fantastis. Jelas itu bukti, profesionalisme di dinas tersebut sangat minim,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran tahun 2013 untuk tiga dinas tersebut mencapai ratusan miliar. Sebut saja Dinas Kesehatan Kota Tangsel diganjar Rp 292 miliar, Dinas Tata Kota dan Pemukiman Rp 272 miliar serta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Rp 261 miliar. Dari jumlah itu, terang Acep, Silpa yang dihasilkan ketiga dinas sangat besar dan menunjukkan inkonsistensi dalam pengelolaan anggaran.
“Silpa tiga dinas tersebut sangat memprihatinkan. Besaran Silpa sangat fantastis. Jelas itu bukti, profesionalisme di dinas tersebut sangat minim,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran tahun 2013 untuk tiga dinas tersebut mencapai ratusan miliar. Sebut saja Dinas Kesehatan Kota Tangsel diganjar Rp 292 miliar, Dinas Tata Kota dan Pemukiman Rp 272 miliar serta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Rp 261 miliar. Dari jumlah itu, terang Acep, Silpa yang dihasilkan ketiga dinas sangat besar dan menunjukkan inkonsistensi dalam pengelolaan anggaran.
Tercatat untuk Dinas Kesehatan Kota Tangsel dari Rp292 miliar
yang dialokasikan hanya terserap Rp 36,9 miliar. Begitu juga dengan Dinas Bina
Marga dan Sumber Daya Air dari dana yang digelontorkan Rp 261 miliar hanya
terserap sekitar Rp 94,5 miliar. Untuk Dinas Tata Kota dan Pemukiman dana yang
terserap hanya Rp 37,6 miliar dari anggaran yang digelontorkan Rp 272 miliar.
“Jangan lagi alasan yang digunakan karena minimnya sumber daya manusia atau minimnya PNS pada dinas teknis tersebut. Kalau sudah tahu minim, mengapa dipaksakan digelontorkan uang ratusan miliar dan akhirnya tidak terpakai,” ujar Acep.
Acep menengarai, salah satu faktor penyebab kinerja dinas tersebut tidak ideal karena para kepala dinas terbelah konsentrasinya. Ini akibat kerap bolak-balik untuk menjadi saksi dalam kasus hukum yang menerpa beberapa pihak.
“Jangan lagi alasan yang digunakan karena minimnya sumber daya manusia atau minimnya PNS pada dinas teknis tersebut. Kalau sudah tahu minim, mengapa dipaksakan digelontorkan uang ratusan miliar dan akhirnya tidak terpakai,” ujar Acep.
Acep menengarai, salah satu faktor penyebab kinerja dinas tersebut tidak ideal karena para kepala dinas terbelah konsentrasinya. Ini akibat kerap bolak-balik untuk menjadi saksi dalam kasus hukum yang menerpa beberapa pihak.
Sebut saja terang Acep, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel
Dadang M.Epid, kerap bolak-balik ke KPK untuk menjadi saksi kasus yang digarap
KPK terkait pengadaan alat kesehatan. Begitu juga dengan Kepala Dinas Bina
Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Retno Prawati, yang harus menjadi saksi atas
kasus yang sedang ditangani Kejari Serang soal dugaan korupsi perbaikan Jalan
Terate – Banten Lama. Saat itu, Retno Prawati menjabat di Dinas Bina Marga dan
Tata Ruang Provinsi Banten.
“Ini yang saya aneh. Kenapa walikota menempatkan atau mengambil orang-orang yang sudah bermasalah dari awal. Contohnya Retno yang saat itu sedang jadi saksi kasus Terate–Banten Lama pindah ke Tangsel jadi kepala dinas. Ini ada apa. Jadi jangan kaget kalau progress pembangunan di Tangsel amburadul,” tuturnya.
Atas kondisi ini terang Acep, pihaknya mendesak agar Walikota Tangsel melakukan rotasi besar-besaran. Catatan yang harus menjadi indikator mutasi atau rotasi haruslah soal kinerja dan profesional.
“Menjadi catatan kami, setiap ada mutasi atau rotasi dua dinas yakni Dinas Bina Marga dan SDA serta Dinas Kesehatan selalu kepala dinasnya itu-itu saja. Toh buktinya kinerjanya tidak ada. Bisa dilihat dari besaran SILPA yang disumbang tiga dinas tersebut tahun 2013,” tegasnya.
“Ini yang saya aneh. Kenapa walikota menempatkan atau mengambil orang-orang yang sudah bermasalah dari awal. Contohnya Retno yang saat itu sedang jadi saksi kasus Terate–Banten Lama pindah ke Tangsel jadi kepala dinas. Ini ada apa. Jadi jangan kaget kalau progress pembangunan di Tangsel amburadul,” tuturnya.
Atas kondisi ini terang Acep, pihaknya mendesak agar Walikota Tangsel melakukan rotasi besar-besaran. Catatan yang harus menjadi indikator mutasi atau rotasi haruslah soal kinerja dan profesional.
“Menjadi catatan kami, setiap ada mutasi atau rotasi dua dinas yakni Dinas Bina Marga dan SDA serta Dinas Kesehatan selalu kepala dinasnya itu-itu saja. Toh buktinya kinerjanya tidak ada. Bisa dilihat dari besaran SILPA yang disumbang tiga dinas tersebut tahun 2013,” tegasnya.
(korantangsel.com, nadia lisa)
