TANGERANG SELATAN,korantangsel.com- Korupsi
merupakan masalah trendi yang menjadi sorotan masyarakat luas dan dalam
lingkungan birokrasi, korupsi bahkan sudah menjadi budaya. Harusnya pemerintah
selaku abdi masyarakat bekerja secara profesional, transparan dan akuntable.
"Demokrasi kita masuk ke dalam tahapan Pemilu Legislatif, peraturan KPU yang dibingkai dengan undang-undang dalam prakteknya masih tergolong lemah,” kata Giuseppe Kapoyos, Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA)
Sosialisasi masyarakat masih banyak yang bingung dengan bagaimana cara memilih calon anggota legislatifnya. Mengawasi mulai dari KPPS, PPS dan PPK dan membangun bagaimana cara bekerja dan mengembangkan potensinya dan berjalan dengan baik.
“Demokrasi melahirkan sebuah korupsi. Potensi korupsi di dalam demokrasi sangat besar.
Modus KPPS untuk penggelembungan suara, dengan cara penyelenggaraa berkolaborasi dengan para caleg dan partisipannya.
"Demokrasi kita masuk ke dalam tahapan Pemilu Legislatif, peraturan KPU yang dibingkai dengan undang-undang dalam prakteknya masih tergolong lemah,” kata Giuseppe Kapoyos, Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA)
Sosialisasi masyarakat masih banyak yang bingung dengan bagaimana cara memilih calon anggota legislatifnya. Mengawasi mulai dari KPPS, PPS dan PPK dan membangun bagaimana cara bekerja dan mengembangkan potensinya dan berjalan dengan baik.
“Demokrasi melahirkan sebuah korupsi. Potensi korupsi di dalam demokrasi sangat besar.
Modus KPPS untuk penggelembungan suara, dengan cara penyelenggaraa berkolaborasi dengan para caleg dan partisipannya.
(korantangsel.com, nadia lisa)