TANGERANG
SELATAN,korantangsel.com- Sebanyak 64
Proyek yang ditangani Dinas Tata Kota ada beberapa proyek yang putus kontrak.
Berdasarkan hasil pencatatan, diantaranya adalah sebagai SD Serpong 2 hanya
mencapai 60% dengan anggaran 3,9 Miliar oleh PT. Sambada, SDN Rawa Buntu 1
hanya mencapai 30% dengan jumlah anggaran 5,8 Miliar dan sebagai pengelola PT.
Sutini.
Selain dua yang disebutkan, masih ada enam sisanya yang putus kontrak, dan semuanya berjumlah delapan proyek yang putus kontrak. Putusnya kontrak tersebut akibat perencanaan yang belum matang dari dinas pendidikan. (2 lantai jadi 3 lantai)., hasil evaluasi bangunan lama yg harus diubah. Yang lainnya 100% terhadap kontrak selesai dan bertahap pembangunannya.
"Dinas Tata Kota hanya membangun dan melaksanakan hasil lelang dan selalu mengevakuasi kepada pihak kontraktor. Pendanaan, tenaga kerja dan material yang baikpun akan cepat selesai dengan baik pula," ujar Muqodas selaku Kepala Dinas Tata Kota, Senin (30/12).
Muqodas menjelaskan bahwa menurut UU. 28 nomor 2002 tentang bangunan gedung dan UU No.45 tahun 2007 tentang pedoman pelaksanaan bangunan gedung bahwa Pembangunan fisik ada di Dinas PU, namun pada kenyataannya Dinas Pendidikan ikut mengurusi teknis dan adapun beberapa pekerjaan dari Dinas Kesehatan yang masih terbengkalai, seperti lanjutan RSUD, PPKT (Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu) dan puskesmas ungkapnya.
Selain dua yang disebutkan, masih ada enam sisanya yang putus kontrak, dan semuanya berjumlah delapan proyek yang putus kontrak. Putusnya kontrak tersebut akibat perencanaan yang belum matang dari dinas pendidikan. (2 lantai jadi 3 lantai)., hasil evaluasi bangunan lama yg harus diubah. Yang lainnya 100% terhadap kontrak selesai dan bertahap pembangunannya.
"Dinas Tata Kota hanya membangun dan melaksanakan hasil lelang dan selalu mengevakuasi kepada pihak kontraktor. Pendanaan, tenaga kerja dan material yang baikpun akan cepat selesai dengan baik pula," ujar Muqodas selaku Kepala Dinas Tata Kota, Senin (30/12).
Muqodas menjelaskan bahwa menurut UU. 28 nomor 2002 tentang bangunan gedung dan UU No.45 tahun 2007 tentang pedoman pelaksanaan bangunan gedung bahwa Pembangunan fisik ada di Dinas PU, namun pada kenyataannya Dinas Pendidikan ikut mengurusi teknis dan adapun beberapa pekerjaan dari Dinas Kesehatan yang masih terbengkalai, seperti lanjutan RSUD, PPKT (Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu) dan puskesmas ungkapnya.
(korantangsel.com,
nadia lisa)
