NASIONAL, korantangsel.com - Guru Raudhatul Athfal (RA) memiliki peran penting dalam membangun fondasi pendidikan anak sejak usia dini. Mereka bukan hanya mengajarkan pengetahuan dasar, tetapi juga ikut membentuk karakter, akhlak, kedisiplinan dan kemampuan sosial anak.

Namun, di tengah pentingnya peran tersebut, persoalan kesejahteraan guru RA perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Bendahara DPD Partai Masyumi Kota Tangerang, Hj. Kartinah, S.Pd., mengatakan bahwa perhatian terhadap pendidikan anak usia dini harus berjalan seiring dengan perhatian terhadap para guru yang berada di garis depan proses pendidikan tersebut.

“Jangan hanya berbicara tentang generasi emas. Kita juga harus berbicara tentang siapa yang mendidik generasi emas tersebut. Guru RA setiap hari berhadapan langsung dengan anak-anak dan memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter mereka sejak usia dini,” ujar Hj. Kartinah.

Berdasarkan data Kementerian Agama melalui EMIS yang tercantum dalam Provinsi Banten Dalam Angka 2026, pada tahun ajaran 2025/2026 Kota Tangerang memiliki 350 satuan pendidikan Raudhatul Athfal dengan 1.448 pendidik/kepala sekolah dan 14.519 peserta didik.

 

Data tersebut juga mencatat bahwa seluruh RA di Kota Tangerang berstatus swasta.

Menurut Kartinah, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena guru RA berada dalam lingkungan pendidikan swasta dan memiliki karakteristik pengelolaan yang berbeda dengan sekolah negeri.

“Karena seluruh RA di Kota Tangerang berstatus swasta, kita perlu melihat bagaimana kondisi kesejahteraan guru di lapangan. Berapa honor yang mereka terima dari lembaga atau yayasan, berapa insentif yang diterima dari pemerintah, bagaimana jaminan sosialnya dan bagaimana kesempatan mereka untuk meningkatkan kompetensi,” katanya.

Kartinah mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kota Tangerang yang memberikan dukungan kepada guru RA.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, guru non-PNS Raudhatul Athfal pada satuan pendidikan swasta mendapatkan insentif sebesar Rp650.000 per bulan.

“Kami mengapresiasi adanya perhatian pemerintah melalui pemberian insentif Rp650 ribu per bulan. Tetapi perlu ditegaskan bahwa angka tersebut adalah insentif, bukan berarti total penghasilan atau gaji guru RA hanya Rp650 ribu,” jelas Kartinah.

Menurutnya, justru diperlukan data yang lebih lengkap mengenai kondisi penghasilan guru RA agar kebijakan kesejahteraan dapat disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

“Yang perlu kita ketahui adalah berapa total penghasilan yang diterima guru RA setiap bulan. Jangan hanya melihat insentif pemerintah. Kita harus melihat honor dari lembaga, beban kerja, masa kerja, status kepegawaian, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan serta akses terhadap sertifikasi,” ujarnya.

Kartinah juga menilai penting untuk memastikan guru RA mendapatkan kesempatan yang sama dalam peningkatan kompetensi dan pengembangan profesional.

“Guru RA memiliki tanggung jawab yang besar. Mereka mendidik anak-anak pada fase yang sangat menentukan perkembangan karakter dan kemampuan dasar. Karena itu, peningkatan kualitas guru harus berjalan bersama dengan peningkatan kesejahteraan mereka,” katanya.

DPD Partai Masyumi Kota Tangerang mendorong adanya pemetaan kondisi guru RA secara lebih menyeluruh.

 

Pemetaan tersebut antara lain meliputi:

1. Jumlah guru RA non-ASN di Kota Tangerang.

2. Besaran honor yang diterima guru dari lembaga atau yayasan.

3. Besaran insentif pemerintah yang diterima.

4. Status kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

5. Jumlah guru yang telah memperoleh sertifikasi.

6. Jumlah guru yang belum tersertifikasi.

7. Beban kerja dan jam mengajar guru.

8. Akses terhadap pelatihan dan peningkatan kompetensi.

9. Kondisi kesejahteraan guru RA di masing-masing kecamatan.

“Kami berharap pemerintah bersama Kementerian Agama, IGRA, yayasan dan pengelola RA dapat duduk bersama untuk melihat persoalan ini secara menyeluruh. Jangan sampai ada guru yang memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anak, tetapi kesejahteraannya belum sebanding dengan beban yang mereka jalankan,” tutur Kartinah.

Kartinah menegaskan bahwa perhatian terhadap guru RA bukanlah upaya untuk menyalahkan pihak tertentu.

“Ini bukan soal menyalahkan pemerintah atau yayasan. Ini soal bagaimana kita bersama-sama memastikan pendidikan anak usia dini berjalan dengan baik dan para gurunya mendapatkan perhatian yang layak,” tegasnya.

Menurutnya, pendidikan anak usia dini merupakan investasi jangka panjang bagi Kota Tangerang.

“Kalau kita ingin anak-anak Kota Tangerang tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berakhlak dan memiliki karakter kuat, maka kita harus memperhatikan guru yang mendidik mereka sejak awal. Guru RA adalah bagian penting dari investasi masa depan Kota Tangerang,” pungkas Hj. Kartinah, S.Pd. (korantangsel.com – dini)

Nasional, Korantangsel.com- Janji Camat untuk menutup Tambang Galian C ilegal di Desa Gerowong, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor belum mendapat titik terang. Pasalnya janji hanyalah tinggal janji, galian yang katanya akan ditutup dalam waktu dekat nyatanya berlarut-larut dan hanya sebatas retorika belaka. Kamis, 24/09/2026.

Pemangku kebijakan, Chairuka Judhyanto Nugroho yakni Camat Parung Panjang sebelumnya berjanji akan melakukan operasi gabungan untuk menutup aktivitas galian C di wilayah Gerowong, namun sudah beberapa hari berlalu tidak ada kepastian untuk kegiatan penindakan.

Tak hanya itu, Chairuka Judhyanto Nugroho yang katanya telah memanggil pelaku usaha galian C ilegal untuk diberikan edukasi sepertinya hanya sebatas omong kosong tanpa bukti nyata, karena saat dimintai bukti dokumentasi pembinaan dia tidak dapat menunjukannya, bahkan bicaranya terkesan ngalor ngidul tanpa arah kepastian.

Seharusnya Camat sebagai pejabat tingkat Kecamatan menjadi garda terdepan Pemerintah Daerah, sehingga satuan kerja yang dipimpinnya wajib mematuhi dan menjalankan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi, baik Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup) maupun Peraturan Gubernur (Pergub).

Saat diminta tanggapannya, Chairuka Judhyanto Nugroho, Camat Parung Panjang terkesan plin-plan dalam mengambil keputusan, sehingga pelaku usaha galian C di Gerowong sampai detik ini belum mendapatkan tindakan tegas, bahkan aktivitas galian masih beroperasi secara terang-terangan tanpa tersentuh oleh hukum.

"Nanti kami tutup, pokoknya nanti kami akan tutup galian C di Gerowong itu, tunggu kabarnya ya," janji Camat menegaskan melalui jaringan telepon seluler. 23/09.

Perlu digarisbawahi, aktivitas galian C ilegal itu hanya untuk kepentingan segelintir oknum pelaku usaha yang mencari keuntungan tanpa memperdulikan kerusakan alam dan ekosistem, ditambah lagi keberadaan galian C ini sangat merugikan masyarakat, mengganggu ketertiban umum serta berdampak serius pada ketentraman, kenyamanan dan keamanan.

Menanggapi hal itu, Gunawan yakni Satgas Investigasi Perhimpunan Legislatif Muda Indonesia (PEMI) menyampaikan bahwa aktivitas galian C ilegal di Gerowong jika berlarut-larut ditangani maka dampaknya akan meluas.

Mengingat kata Gunawan, material yang dimuat adalah tanah, tentunya menimbulkan polusi debu dimana-mana serta resiko kecelakaan akibat aktivitas hilir mudik armada truk, khususnya di jam-jam sibuk masyarakat bekerja dan anak-anak sekolah.

"Camatnya harus tegas dan melindungi warganya, sebelum ada korban, lagian galian C ini ilegal dan masih dilarang beroperasi oleh Kang Dedi Mulyadi di Jawa Barat, jangan ditunda-tunda lagi, jangan sampai ada persepsi buruk Camat terindikasi dapat gratifikasi dari pelaku usaha galian," imbuhnya.

Sampai berita ini diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bogor, Tipidter Polda Jawa Barat maupun instansi terkait belum dikonfirmasi. (S/Tim)

NASIONAL, korantangsel.com – (Kota Tangerang) Persoalan air bersih yang dirasakan sebagian masyarakat Kota Tangerang mendapat perhatian dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Masyumi Kota Tangerang.

Sekretaris DPD Partai Masyumi Kota Tangerang, Budi Santoso, meminta pemerintah daerah dan Perumda Tirta Benteng memberikan perhatian serius terhadap keluhan masyarakat mengenai kualitas air yang keruh serta berkurangnya ketersediaan air akibat musim kemarau.

Menurut Budi, persoalan tersebut bukan sekadar masalah teknis pelayanan, tetapi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapatkan penanganan cepat dan terukur.

"Kami memahami bahwa kondisi ini berkaitan dengan musim kemarau dan menurunnya debit Sungai Cisadane. Tetapi masyarakat membutuhkan solusi nyata. Air bersih adalah kebutuhan dasar, sehingga ketika kualitas air menurun atau pasokan menjadi kecil, pemerintah harus hadir memberikan kepastian kepada warga," ujar Budi Santoso.

Berdasarkan informasi Pemerintah Kota Tangerang, sejumlah wilayah masuk dalam status kewaspadaan kekeringan. Batuceper, Cipondoh dan Karang Tengah tercatat berstatus Waspada, sedangkan Benda dan Tangerang masuk kategori Awas pada periode Dasarian II September 2026.

Sementara itu, layanan aspirasi masyarakat LAKSA mencatat 334 laporan pada periode 11–18 September 2026, dengan keluhan mengenai air keruh termasuk di antara laporan yang paling banyak disampaikan masyarakat.

Budi menilai fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan air bukan hanya isu yang muncul di media, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

"Kita jangan sampai melihat persoalan ini hanya sebagai dampak musim kemarau. Pemerintah perlu melihat bagaimana ketahanan sistem penyediaan air bersih Kota Tangerang dalam menghadapi kondisi seperti ini. Kalau setiap musim kemarau persoalan yang sama kembali terjadi, tentu harus ada evaluasi jangka panjang," katanya.

Sebelumnya, Perumda Tirta Benteng menyampaikan bahwa perubahan kualitas air dipengaruhi beberapa faktor, antara lain kondisi sumber air baku pada musim kemarau, proses pengolahan, jaringan distribusi, tekanan aliran, hingga kondisi instalasi pelanggan. Perumda juga menyatakan melakukan pengecekan teknis dan pembersihan jaringan pipa untuk memulihkan kualitas pelayanan.

DPRD Kota Tangerang juga telah menyoroti persoalan tersebut. Berdasarkan klarifikasi dengan Perumda Tirta Benteng, penurunan kualitas air baku berkaitan dengan berkurangnya debit Sungai Cisadane yang dapat meningkatkan konsentrasi polutan dan zat lain yang tidak diinginkan.

Budi mengatakan Partai Masyumi Kota Tangerang mendorong pemerintah untuk tidak hanya melakukan penanganan ketika keluhan muncul, tetapi juga membangun sistem mitigasi yang lebih kuat.

"Kami mendorong setidaknya ada empat langkah. Pertama, memastikan kualitas air yang sampai ke rumah warga memenuhi standar. Kedua, menyediakan distribusi air bersih bagi wilayah yang mengalami kekurangan. Ketiga, membuka informasi secara transparan mengenai kondisi sumber air baku dan proses pengolahannya. Keempat, menyiapkan strategi jangka panjang menghadapi musim kemarau," tegasnya.

Ia juga mengapresiasi langkah Pemkot Tangerang yang telah menyiapkan distribusi bantuan air bersih. BPBD Kota Tangerang pada 22 September 2026 menyatakan menyiapkan sekitar 5.000 liter air bersih setiap hari untuk membantu wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air.

Namun, menurut Budi, bantuan tersebut harus dipandang sebagai langkah tanggap darurat, bukan solusi permanen.

"Distribusi air bersih tentu sangat membantu masyarakat yang sedang kesulitan. Tetapi kita juga harus berpikir bagaimana persoalan ini tidak terus berulang. Pemerintah perlu memperkuat ketahanan air Kota Tangerang untuk menghadapi perubahan cuaca dan kondisi kemarau yang semakin menjadi tantangan," ujarnya.

Budi menegaskan bahwa DPD Partai Masyumi Kota Tangerang akan terus menyerap aspirasi masyarakat dan mendorong penyelesaian berbagai persoalan pelayanan publik.

"Posisi kami jelas, kami ingin menjadi bagian dari masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara konstruktif. Kami tidak ingin hanya mengkritik. Kalau ada kebijakan yang baik, tentu harus diapresiasi. Tetapi ketika masyarakat menghadapi persoalan, pemerintah juga harus mendengar dan memberikan solusi," pungkasnya.

(korantangsel.com – din)

NASIONAL, korantangsel.com – (Kota Tangerang) Publik kembali digegerkan oleh dugaan skandal kriminalisasi dalam rumah tangga yang menyayat hati. Seorang suami berstatus mantan narapidana kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Alpriado Osmond, diduga kuat sengaja merekayasa kasus hukum untuk menjebak istrinya sendiri. Upaya ini disinyalir dilakukan demi memisahkan sang istri dari anak kandungnya sekaligus menguasai anak tersebut secara sepihak. Namun, proses hukum yang berjalan di Polres Metro Tangerang Kota justru menuai sorotan tajam karena dinilai mengabaikan fakta krusial di lapangan. Kasus ini mencuat saat korban (sang istri) berniat menjemput anak kandungnya di sekolah. Alih-alih pertemuan hangat, momen tersebut justru menjadi awal dari sebuah rekayasa hukum. Alpriado Osmond diduga telah menyusun skenario matang dengan memanfaatkan Asisten Rumah Tangga (ART) bernama Yuni Asih untuk membuat laporan polisi palsu. Dalam laporannya, Yuni Asih mengaku telah dianiaya oleh korban hingga babak belur. Berbekal laporan tersebut, status hukum korban kini terancam dan ia dipisahkan secara paksa dari buah hatinya.

 

Anak Kandung Jadi Saksi Kunci: "Tidak Ada Penganiayaan!"

Meskipun skenario rekayasa tersebut disusun sedemikian rupa, kebohongan ini akhirnya dibongkar oleh anak kandung mereka sendiri yang berada di lokasi kejadian. Dalam pemeriksaan di hadapan penyidik, Anak Saksi berinisial “JAS” menegaskan dengan sangat jelas bahwa tidak pernah ada tindakan penganiayaan seperti yang dituduhkan oleh Yuni Asih. Fakta sebenarnya di lapangan menunjukkan bahwa ART Yuni Asih justru secara tanpa hak melarang, menghalangi, dan menahan anak tersebut secara paksa agar tidak bisa ikut dengan ibu kandungnya. Sang ibu sama sekali tidak menyentuh, apalagi menganiaya ART tersebut hingga babak belur.

 

Kuasa Hukum Pertanyakan Transparansi Polres Metro Tangerang Kota

Melihat adanya kejanggalan yang sangat kasat mata, Kuasa Hukum Korban, Friska Gultom, S.H., angkat bicara dan mempertanyakan netralitas serta penyidikan yang dilakukan oleh oknum penyidik di Polres Metro Tangerang Kota. Pihaknya menduga penyidik sengaja menutup mata dan mengabaikan keterangan telanjang dari saksi kunci (sang anak) selama proses penyelidikan awal, sehingga perkara ini terlanjur dinaikkan ke tahap penyidikan. “Mengapa kesaksian polos dan jujur dari seorang anak yang melihat langsung kejadian justru dikesampingkan demi membela laporan seorang ART yang diduga kuat disetir oleh Alpriado Osmond? Ada apa dengan Polres Metro Tangerang Kota?” ujar Friska Gultom, S.H. mempertanyakan kejanggalan tersebut. Sebagai langkah perlawanan hukum, ART Yuni Asih kini telah dilaporkan balik ke Polres Metro Tangerang Kota atas dugaan tindak pidana Kejahatan Perlindungan Anak serta Perampasan Kemerdekaan.

 

Desakan Gelar Perkara Khusus ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya

Lebih lanjut, Friska Gultom, S.H. menyayangkan sikap Mabes Polri dan Polda Metro Jaya yang hingga kini belum mengabulkan permohonan Gelar Perkara Khusus. Padahal, permohonan tersebut telah diajukan berkali-kali guna membuat terang benderang duduk perkara ini. Mengingat, akar masalah ini murni bersumber dari konflik rumah tangga, di mana proses perceraian kedua belah pihak saat ini juga sedang bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang.

Demi mencegah terjadinya korban kriminalisasi lebih lanjut, pihak keluarga dan kuasa hukum mendesak KAPOLRI dan IRWASUM MABES POLRI serta KOMPOLNAS untuk segera turun tangan memeriksa oknum penyidik yang menangani perkara ini dan membongkar rekayasa kasus. “Saya minta dengan tegas agar penyidikannya dihentikan”, sambung Friska.

Saat ini, gelombang dukungan dari netizen di berbagai platform media sosial juga terus meluas, menyuarakan tagar keadilan bagi sang ibu yang dizalimi oleh mantan Napi KDRT lewat keterangan palsu ART Yuni Asih dan pihak ketiga lainnya. (korantangsel.com – dini)

NASIONAL, korantangsel.com - Rumah Sakit (RS) Melati Tangerang kembali megukir prestasi dengan meraih Juara 1 Produktivitas Kategori Perusahaan Menengah Tingkat Kota Tangerang. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas capaian produktivitas perusahaan sekaligus kontribusinya terhadap peningkatan daya saing tenaga kerja di Kota Tangerang.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Wali Kota Tangerang Sachrudin dan Wakil Wali Kota Tangerang Maryono dalam rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Lapangan Ahmad Yani, Alun-Alun Kota Tangerang. 

Direktur RS Melati Tangerang Noor Ikhwan menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan yang diterima. Karena, dalam penghargaan tersebut, RS Melati Tangerang menjadi satu-satunya rumah sakit yang berhasil meraih penghargaan tersebut. 

Ia mengaku, penghargaan ini bukan sekadar pencapaian. Melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan membangun budaya kerja yang produktif, inovatif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 

“Kami sangat senang dan pencapaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama dan komitmen seluruh karyawan rumah sakit, dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan kepada pasien. Penghargaan ini pun penyemangat untuk terus menghadirkan inovasi, meningkatkan produktivitas, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tuturnya. 

Lanjutnya, ke depan rumah sakit akan terus berkomitmen untuk melakukan transformasi dan pengembangan secara berkelanjutan. Sehingga, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga terus bertumbuh sebagai institusi yang produktif, inovatif, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Kota Tangerang.

 

Dinilai Berhasil Tingkatkan Daya Saing Tenaga Kerja 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan mengatakan, pemberian penghargaan  ke RS Melati dan beberapa usaha lain, sebagai apresiasi kepada sejumlah perusahaan skala mikro, kecil, hingga menengah yang berkontribusi besar memberdayakan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja di daerah tersebut. 

Ia menambahkan, penghargaan yang diberikan rutin setiap tahun tersebut diharapkan mampu menjadi motivasi bagi para perusahaan dan pelaku usaha untuk terus bertransformasi, berinovasi dan menjaga daya saing demi kemajuan  Kota Tangerang. (korantangsel.com – dini)

NASIONAL, korantangsel.com (Maluku, Kota Ambon) -  Dr (c) Alexander Waas, SH, MM., Ketua Karang Taruna Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta seluruh investor dan pemangku kepentingan atas dimulainya pembangunan (groundbreaking) Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Blok Masela (17/7).

Momentum ini merupakan tonggak sejarah yang telah dinantikan masyarakat Maluku selama puluhan tahun. Groundbreaking Blok Masela bukan hanya menandai dimulainya pembangunan salah satu proyek energi terbesar di Indonesia, tetapi juga menjadi simbol harapan baru bagi kemajuan Provinsi Maluku dan kawasan timur Indonesia.

“Kami memberikan penghargaan atas komitmen pemerintah dalam menghadirkan kepastian investasi serta memperkuat ketahanan energi nasional. Sinergi antara pemerintah dan investor menjadi fondasi penting agar proyek ini berjalan tepat waktu, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa,” kata Dr (c) Alexander Waas, SH, MM., Ketua Karang Taruna Provinsi Maluku.

Namun demikian, keberhasilan proyek ini tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai investasi maupun kapasitas produksi gas. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat Maluku menjadi pelaku utama sekaligus penerima manfaat utama dari pembangunan tersebut.

“Karang Taruna Provinsi Maluku mendorong agar percepatan pembangunan Blok Masela diiringi dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat daerah, antara lain melalui prioritas penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan kompetensi generasi muda melalui pendidikan dan sertifikasi, serta keterlibatan nyata pengusaha lokal dalam rantai pasok proyek, mulai dari konstruksi, logistik, transportasi, jasa pendukung hingga pemberdayaan UMKM,” ujar Dr (c) Alexander Waas, SH, MM., Ketua Karang Taruna Provinsi Maluku.

“Selain itu, kami mengusulkan pembentukan Forum Kemitraan Blok Masela yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, operator proyek, pengusaha lokal, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, tokoh adat, dan masyarakat sebagai wadah koordinasi untuk memastikan keterlibatan masyarakat Maluku berlangsung secara nyata, terukur, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Blok Masela harus menjadi titik awal lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Maluku. Efek berganda dari proyek ini harus mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan daya saing pengusaha daerah, memperkuat UMKM, serta mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

“Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga iklim investasi yang aman, kondusif, dan produktif. Investasi yang sehat akan menjadi motor penggerak kesejahteraan apabila dibangun di atas semangat kolaborasi, keadilan, dan keberpihakan kepada masyarakat lokal”, tegas Dr (c) Alexander Waas, SH, MM., Ketua Karang Taruna Provinsi Maluku.

Sudah saatnya orang Maluku tidak hanya menjadi saksi atas kekayaan alamnya sendiri, tetapi menjadi pelaku utama, penerima manfaat utama, dan pewaris masa depan dari pembangunan yang berlangsung di tanah leluhurnya.

Karang Taruna Provinsi Maluku siap menjadi mitra strategis pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyiapkan sumber daya manusia, mendorong kewirausahaan pemuda, serta memastikan manfaat pembangunan Blok Masela benar-benar dirasakan oleh masyarakat Maluku dari generasi ke generasi. (korantangsel.com - dini)

 

Korantangsel.com _Nasional-Manokwari, 11/07/2026 - Aktivitas Penambangan Tanpa Ijin (PETI) menggunakan alat berat excavator kembali menjadi sorotan di Wasirawi – Manokwari, Papua Barat. Kali ini, aktivitas ilegal tersebut melibatkan pemain baru yakni Aras.

 

Berdasarkan hasil investigasi di lapangan pada, Sabtu (11-07-2026) ditemukan adanya aktivitas PETI yang beroperasi menggunakan alat berat excavator.

 

Dari informasi yang dihimpun media ini, aktivitas yang berada tidak jauh dari muara sungai Wasirawi tersebut dikelola oleh Aras, ungkap salah satu warga pendulang tradisional yang enggan disebutkan namanya.

 

“Alat berat excavator merek LIUGONG ZOOMLION dan XCMG itu miliknya Aras”, tuturnya.

 

Selain di Manokwari Papua Barat, mantan anak buahnya pun mengungkapkan jika Aras mengelola Peti di sejumlah daerah, seperti di Sulawesi dan Kalimantan.

 

“Aras ini modalnya besar dia punya banyak tambang, dia punya grup excavator di Sulawesi dan Kalimantan”, ungkapnya.

 

Ativitas Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) umumnya menggunakan berbagai zat kimia berbahaya untuk memisahkan emas dari material batuan lainnya. Limbah dari proses ini mengandung bahan beracun berbahaya (B3) yang mencemari lingkungan.

 

Mercuri (Air Raksa/Hg): Zat paling dominan (menyumbang 57% pencemaran) yang digunakan dalam proses amalgamasi untuk mengikat emas.

 

Sianida (CN): Sering digunakan dalam proses penyerapan emas dari larutan.

 

Akan kah pihak polres Manokwari dan Polda Papua Barat dan juga Mabes Polri akan mengamankan pemilik excavator atas nama Aras serta mengamankan alat yang digunakan untuk melakukan aktivitas penambangan ilegal tersebut.

 

Warga berharap aparat penegak hukum tidak takut terhadap dugaan backing atau pihak-pihak yang membekingi aktivitas tambang emas ilegal tersebut.

 

NASIONAL, korantangsel.com (DI Yogyakarta, Yogyakarta) - Garuda Institute pada Jumat (26/6) menyelenggarakan konferensi pers di Yogyakarta untuk menyampaikan Pernyataan Sikap Garuda Institute mengenai pentingnya keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Pernyataan sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk kontribusi pemikiran Garuda Institute terhadap penguatan kebijakan publik yang berbasis data, berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Konferensi pers dipandu oleh Alexander Waas selaku Sekretaris Eksekutif Garuda Institute. Pembacaan Pernyataan Sikap dilakukan secara bergantian oleh Anto, Irfan, dan Indha selaku Direktur Litbang Garuda Institute. Sementara itu, sesi tanya jawab bersama awak media dipimpin oleh Bahtiar Sebayang selaku Direktur Eksekutif Garuda Institute didampingi Erlan Nopri selaku Pembina Garuda Institute.

Dalam pernyataannya, Garuda Institute menegaskan bahwa pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi merupakan dua agenda yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Investasi pada kualitas gizi anak melalui Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus memperkuat produktivitas nasional.

Garuda Institute juga menilai bahwa Program Makan Bergizi Gratis memiliki multiplier effect yang luas terhadap perekonomian. Selain meningkatkan kualitas gizi peserta didik dan mendukung penurunan angka stunting, program ini turut menggerakkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri pengolahan pangan, koperasi, BUMDes, UMKM, serta menciptakan lapangan kerja melalui rantai pasok pangan nasional. Oleh karena itu, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi harus dilihat dari dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui Pernyataan Sikap tersebut, Garuda Institute menyampaikan tujuh poin utama, yaitu:

 

1. Mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis sebagai instrumen strategis pembangunan manusia Indonesia.

2. Mendorong penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program.

3. Menegaskan bahwa keberhasilan program harus diukur berdasarkan dampak nyata terhadap kualitas gizi, pendidikan, dan produktivitas masyarakat.

4. Mendorong Program MBG menjadi penggerak ekonomi lokal melalui pelibatan UMKM, koperasi, petani, peternak, dan nelayan.

5. Mendorong percepatan penciptaan lapangan kerja melalui penguatan sektor-sektor produktif.

6. Menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebijakan sosial dan keberlanjutan fiskal negara.

7. Mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga rasionalitas publik, memperkuat kolaborasi, serta membangun budaya kritik yang objektif dan konstruktif demi penyempurnaan kebijakan publik.

 

Garuda Institute berpandangan bahwa dinamika demokrasi yang berkembang di ruang publik harus menjadi sarana evaluasi yang sehat, bukan alasan untuk menghentikan program-program strategis yang memiliki manfaat besar bagi masa depan bangsa. Oleh sebab itu, Garuda Institute mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal implementasi Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Indonesia.

 

Tentang Garuda Institute

 

Garuda Institute merupakan lembaga kajian strategis yang berkomitmen memberikan kontribusi pemikiran berbasis riset dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang efektif, berorientasi pada pembangunan manusia, penguatan ekonomi nasional, serta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

(korantangsel.com - Garuda Institute, dini)