Tangerang Raya, Korantangsel.com — Sudah lebih dari satu bulan, surat permohonan klarifikasi status tanah yang dilayangkan Kantor Hukum Timbul Sitorus, S.H. & Rekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang tak kunjung mendapat jawaban.
Surat resmi itu dikirim pada 1 Oktober 2026. Isinya meminta kejelasan atas status hukum sebidang tanah yang kini menjadi objek pemeriksaan BPN di Tigaraksa. Namun hingga siaran pers diterbitkan pada Rabu, 12 November 2026, BPN disebut belum memberikan tanggapan apa pun.
Diamnya BPN Persoalkan Kepastian Hukum
Kuasa hukum menilai, sikap diam tersebut bukan persoalan sepele. Kepastian status tanah adalah hak dasar yang wajib dijamin negara melalui instansi pertanahan.
Tanpa penjelasan resmi, klien berada dalam ketidakpastian hukum. Dokumen pertanahan, dugaan peralihan hak, hingga potensi tumpang tindih tidak pernah dijelaskan secara terbuka.
“Kami meminta klarifikasi, perlindungan hukum, dan kepastian. Bukan untuk menghambat, tetapi agar proses berjalan transparan dan akuntabel,” tegas Timbul Sitorus, S.H.
Lima Tuntutan yang Tak Dijawab
Dalam siaran persnya, Kantor Hukum Timbul Sitorus meminta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang segera:
1. Menjawab surat resmi tertanggal 1 Oktober 2026
2. Menjelaskan status hukum dan administrasi objek tanah
3. Memeriksa dugaan tanah tumpang tindih atau overlap
4. Menjelaskan proses peralihan hak atau balik nama
5. Menjamin setiap tindakan administrasi pertanahan sesuai ketentuan hukum.
Siap Tempuh Jalur Hukum
Kuasa hukum menegaskan, jika BPN tetap bungkam dan tidak memberikan penyelesaian yang memadai, pihaknya tidak akan tinggal diam.
Opsi yang disiapkan adalah pengaduan ke instansi pengawas terkait hingga menempuh upaya hukum melalui lembaga peradilan.
“Kami berharap BPN memberikan perhatian serius. Kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah tidak boleh diabaikan,” tulis Timbul Sitorus.
Hingga berita ini disusun, BPN Kabupaten Tangerang belum memberikan tanggapan resmi atas surat maupun siaran pers tersebut. (Sans)
