NASIONAL, korantangsel.com – (Kota Tangerang) Persoalan air bersih yang dirasakan sebagian masyarakat Kota Tangerang mendapat perhatian dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Masyumi Kota Tangerang.

Sekretaris DPD Partai Masyumi Kota Tangerang, Budi Santoso, meminta pemerintah daerah dan Perumda Tirta Benteng memberikan perhatian serius terhadap keluhan masyarakat mengenai kualitas air yang keruh serta berkurangnya ketersediaan air akibat musim kemarau.

Menurut Budi, persoalan tersebut bukan sekadar masalah teknis pelayanan, tetapi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapatkan penanganan cepat dan terukur.

"Kami memahami bahwa kondisi ini berkaitan dengan musim kemarau dan menurunnya debit Sungai Cisadane. Tetapi masyarakat membutuhkan solusi nyata. Air bersih adalah kebutuhan dasar, sehingga ketika kualitas air menurun atau pasokan menjadi kecil, pemerintah harus hadir memberikan kepastian kepada warga," ujar Budi Santoso.

Berdasarkan informasi Pemerintah Kota Tangerang, sejumlah wilayah masuk dalam status kewaspadaan kekeringan. Batuceper, Cipondoh dan Karang Tengah tercatat berstatus Waspada, sedangkan Benda dan Tangerang masuk kategori Awas pada periode Dasarian II September 2026.

Sementara itu, layanan aspirasi masyarakat LAKSA mencatat 334 laporan pada periode 11–18 September 2026, dengan keluhan mengenai air keruh termasuk di antara laporan yang paling banyak disampaikan masyarakat.

Budi menilai fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan air bukan hanya isu yang muncul di media, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

"Kita jangan sampai melihat persoalan ini hanya sebagai dampak musim kemarau. Pemerintah perlu melihat bagaimana ketahanan sistem penyediaan air bersih Kota Tangerang dalam menghadapi kondisi seperti ini. Kalau setiap musim kemarau persoalan yang sama kembali terjadi, tentu harus ada evaluasi jangka panjang," katanya.

Sebelumnya, Perumda Tirta Benteng menyampaikan bahwa perubahan kualitas air dipengaruhi beberapa faktor, antara lain kondisi sumber air baku pada musim kemarau, proses pengolahan, jaringan distribusi, tekanan aliran, hingga kondisi instalasi pelanggan. Perumda juga menyatakan melakukan pengecekan teknis dan pembersihan jaringan pipa untuk memulihkan kualitas pelayanan.

DPRD Kota Tangerang juga telah menyoroti persoalan tersebut. Berdasarkan klarifikasi dengan Perumda Tirta Benteng, penurunan kualitas air baku berkaitan dengan berkurangnya debit Sungai Cisadane yang dapat meningkatkan konsentrasi polutan dan zat lain yang tidak diinginkan.

Budi mengatakan Partai Masyumi Kota Tangerang mendorong pemerintah untuk tidak hanya melakukan penanganan ketika keluhan muncul, tetapi juga membangun sistem mitigasi yang lebih kuat.

"Kami mendorong setidaknya ada empat langkah. Pertama, memastikan kualitas air yang sampai ke rumah warga memenuhi standar. Kedua, menyediakan distribusi air bersih bagi wilayah yang mengalami kekurangan. Ketiga, membuka informasi secara transparan mengenai kondisi sumber air baku dan proses pengolahannya. Keempat, menyiapkan strategi jangka panjang menghadapi musim kemarau," tegasnya.

Ia juga mengapresiasi langkah Pemkot Tangerang yang telah menyiapkan distribusi bantuan air bersih. BPBD Kota Tangerang pada 22 September 2026 menyatakan menyiapkan sekitar 5.000 liter air bersih setiap hari untuk membantu wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air.

Namun, menurut Budi, bantuan tersebut harus dipandang sebagai langkah tanggap darurat, bukan solusi permanen.

"Distribusi air bersih tentu sangat membantu masyarakat yang sedang kesulitan. Tetapi kita juga harus berpikir bagaimana persoalan ini tidak terus berulang. Pemerintah perlu memperkuat ketahanan air Kota Tangerang untuk menghadapi perubahan cuaca dan kondisi kemarau yang semakin menjadi tantangan," ujarnya.

Budi menegaskan bahwa DPD Partai Masyumi Kota Tangerang akan terus menyerap aspirasi masyarakat dan mendorong penyelesaian berbagai persoalan pelayanan publik.

"Posisi kami jelas, kami ingin menjadi bagian dari masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara konstruktif. Kami tidak ingin hanya mengkritik. Kalau ada kebijakan yang baik, tentu harus diapresiasi. Tetapi ketika masyarakat menghadapi persoalan, pemerintah juga harus mendengar dan memberikan solusi," pungkasnya.

(korantangsel.com – din)