NASIONAL, korantangsel.com - (Kota Tangerang) Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Keroncong, Jatiuwung, Erwin Bintang dari Badan Gizi Nasional (BGN), mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG). 

 

Ia menegaskan, sertifikat tersebut menjadi syarat mutlak agar dapur dinyatakan layak dan aman dalam mengolah makanan bagi ribuan penerima manfaat. Adapun sertifikasi ini adalah instruksi wajib dari pusat.

 

"Kami sudah koordinasi dengan Dinkes awal bulan Oktober, dan saat ini prosesnya masih berjalan. Dari Dinkes provinsi Banten, baru enam dapur yang dinyatakan lolos sertifikasi dan ada tiga dapur di Kota Tangerang yang lolos sertifikasi,” ujar Erwin Bintang (06/10/2025). 

 

Erwin menyoroti lambatnya proses sertifikasi karena keterbatasan slot pelatihan yang diadakan oleh Dinkes. Menurutnya, hal ini membuat banyak dapur MBG harus menunggu lama, padahal program pemenuhan gizi masyarakat menuntut standar kebersihan yang ketat.

 

"Kami terus dorong percepatan, tapi slot pelatihan untuk sertifikasi penjamah makanan dari Dinkes hanya 100 orang per acara. Itu pun dibuka untuk semua, bukan hanya dapur MBG, tapi juga katering dan usaha makanan lainnya," katanya.

 

Lebih lanjut, Erwin menjelaskan bahwa untuk memperoleh SLHS, setiap dapur harus memiliki minimal 50 persen tenaga yang sudah bersertifikat penjamah makanan atau ketahanan pangan. Persyaratan itu dinilainya memberatkan jika tidak diimbangi dengan dukungan pelatihan dari pemerintah daerah.

 

"Kita nggak bisa ajukan SLHS kalau belum punya sertifikat penjamah makanan, dan itu dikeluarkan langsung oleh Dinkes. Jadi selama slotnya terbatas, otomatis progres kita juga tersendat," ungkapnya.

 

Meski begitu, SPPG Keroncong tetap berkomitmen memenuhi seluruh standar yang ditetapkan BGN. Saat ini, dapur mereka didukung 50 relawan dan pegawai. Sementara baru 6 relawan yang sudah mendapatkan sertifikat penjamah makanan, mulai dari juru masak, juru cacah, juru pengemasan, kurir pendistribusian, hingga ahli gizi dan akuntan.

 

"Kita punya 50 orang termasuk juru masak, juru packing, pendistribusian, ahli gizi, dan akuntan. Tiap dapur juga ada tiga perwakilan BGN yang mencakup SPPG, akuntan, dan ahli gizi. Tetapi, baru beberapa yang mendapatkan sertifikat tersebut," jelasnya.

 

Erwin menegaskan, desakan percepatan ini bukan semata demi kepentingan internal, melainkan untuk memastikan dapur MBG benar-benar memenuhi standar kebersihan dan kesehatan sebelum makanan sampai ke tangan penerima manfaat.

 

"Program MBG ini menyangkut kesehatan masyarakat. Kalau dapurnya belum bersertifikat laik higiene, berarti ada potensi risiko. Itu yang kami dorong, supaya semua dapur MBG di Tangerang segera bersertifikat dan benar-benar layak," pungkasnya.

 

Sebagai bagian dari program nasional pemenuhan gizi seimbang, SPPG Keroncong berharap sinergi antara BGN, Pemkot Tangerang, dapat berjalan lebih cepat dan terukur. Dengan percepatan sertifikasi ini, diharapkan dapur MBG di seluruh wilayah Tangerang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjamin mutu dan keamanan pangan secara berkelanjutan. (korantangsel.com-mega)