TANGERANG SELATAN, korantangsel.com- Puluhan warga dari sekitar lingkungan Jalan Tegal Rotan, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, mendatangi gerbang SMAN 10 Tangerang Selatan Mereka memprotes proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026 yang dinilai tidak mengakomodasi calon siswa dari wilayah sekitar sekolah. (04/07/2025)
Aksi warga tersebut memuncak dengan pemasangan
palang bambu di pintu gerbang sekolah sebagai bentuk kekecewaan dan ultimatum.
Warga menyebutkan bahwa setelah tiga kali pertemuan mediasi, termasuk yang
terakhir dimediasi oleh Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq, SH,
MH, tidak ada solusi konkret yang dihasilkan.
“Kami sudah berkali-kali menyampaikan
aspirasi, tapi tak kunjung ada titik temu. Jika anak-anak di sekitar sini tak
bisa sekolah di SMAN 10, lalu untuk siapa sekolah ini didirikan?” ujar salah
satu perwakilan warga.
Warga juga menyoroti bahwa lahan SMAN 10
merupakan hasil hibah dari tokoh masyarakat setempat, yang dulunya bertujuan
agar generasi muda di lingkungan tersebut mendapatkan akses pendidikan yang
layak, terutama pendidikan menengah atas.
“Sekolah ini berdiri atas dasar semangat warga
agar anak-anak di sini tidak putus sekolah atau hanya menempuh pendidikan
rendah. Sekarang ketika sekolah sudah ada, anak-anak kami malah tersisih,”
lanjutnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala SMAN 10
Tangerang Selatan, Drs. Usman, menerima langsung kedatangan warga dan
menyampaikan bahwa pihak sekolah tidak memiliki kewenangan penuh atas sistem
dan kuota penerimaan siswa.
“Kami memahami kegelisahan warga dan akan
menyampaikan seluruh aspirasi ini ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Karena
perlu diketahui, kebijakan terkait sistem PPDB sepenuhnya berada di bawah
wewenang provinsi,” terang Usman.
Warga berharap sekolah dapat memprioritaskan
calon siswa dari lingkungan terdekat. Mereka mengkhawatirkan risiko sosial
seperti tawuran dan kenakalan remaja jika anak-anak harus bersekolah jauh dari
tempat tinggal mereka.
Hingga berita ini diturunkan, warga masih
menunggu respons dari pihak-pihak berwenang, khususnya dari Dinas Pendidikan
Provinsi Banten. Mereka berharap aspirasi ini mendapat perhatian serius agar
keberadaan sekolah negeri dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga
sekitar.(korantangsel.com-mega)
