Tangerang Raya, Korantangsel.com- Ratusan mahasiswa Banten dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Provinsi Banten, menggelar mimbar bebas di Kawasan Pendidikan Cikokol, Kota Tangerang, Kamis (21/12) siang.

Dalam mimbar bebas tersebut, para mahasiswa menegaskan menolak politik dinasti dan juga menyerukan kepada seluruh rakyat dan mahasiswa se-Indonesia untuk melawan pelanggar HAM.

Dalam orasinya, humas AMPB Shandy Marta Praja mengatakan, diusungnya Gibran Rakabumi Raka sebagai cawapres dinilai dipaksakan. Pemaksaan tersebut membuktikan bahwa rezim Jokowi dinilai haus kekuasaan. 

Menurut dia kapasitas Gibran sebagai cawapres dinilai belum layak, karena pengalaman yang minim dalam mengelola roda pemerintahan. 

"Yang lebih mengecewakan, proses menjadi cawapres melanggar kode etik Mahkamah Konstitusi (MK). Prosesnya saja menabrak konstitusi, apa mungkin kita bisa mengharapkan dari sosok pemimpin seperti itu untuk memimpin negeri ini," papar Shandy.

Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Tangerang (UMT) ini menambahkan, Gibran yang diklaim mewakili sosok kaum muda dinilainya salah besar. Justru, kata Shandy, sosok Gibran mewakili kepentingan oligarki yang haus kekuasaan. 

"Ini jelas manipulatif, ini parah sekali. Jangan dong membodohi rakyat untuk sekadar melanggengkan kepentingan satu keluarga tertentu dalam memperpanjang kekuasaan," cetusnya.

Terkait masih diberikannya ruang bagi pelanggar HAM untuk menjadi calon pemimpin, kritik Shandy, itu tidak mungkin jika pelanggar HAM kelak berkuasa akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang dilakukannya sendiri.

Mimbar bebas diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan lagu-lagu perjuangan mahasiswa. Uniknya kaum mahasiswa ini kompak mengenakan topeng.

"Memakai topeng sebagai bentuk perlawanan. Karena kenapa, hari ini masih banyak intimidasi-intimidasi yang dilakukan para penguasa. Maka kita akan lawan terus," imbuh Shandy disela mimbar.

Pihaknya juga menegaskan akan terus mengusut kasus hilangnya 13 para aktivisi 98. Menurutnya pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan ini.

"Kita mahasiswa menuntut kasus hilangnya ke-13 aktivis 98 itu untuk diusut tuntas atas pelanggaran HAM. Lawan politik dinasti, lawan abouse of power, lawan KKN. Karena kami muak!," kembali Shandy menegaskan. (Ys/Hiwata)