TANGERANG
RAYA,korantangsel.com- Baru 100 hari menjalani masa jabatan sebagai walikota, LSM yang
mengatasnamakan masyarakat Kota Tangerang bersama mahasiswa Muhammadiyah Kota
Tangerang, menuntut kinerja pemerintah dalam masa seratus hari kepemimpinan
Arif R Wismansyah yang dianggap gagal.
Koordinator Aksi dari UMT, Fajar Dodo mengungkapkan, kinerja pemerintahan dianggap gagal terutama dalam menegakan Peraturan Daerah (PERDA ) 8 tentang prostitusi, penumpukan sampah, pembangunan menara dan permasalahan ditubuh PDAM yang sampai saat ini belum terselesaikan.
Dalam tuntutannya, lanjut Fajar, mereka meminta agar Arief-Sachrudin membenahi carut marutnya manajemen PDAM Tirta Benteng dan banyaknya pembangunan tower seluler (BTS) tanpa izin.
"Kami menuntut agar walikota mencabut SK pengangkatan Plt Dirut PDAM yang diduga tidak sesuai dengan peraturan undang-undang," katanya.
Selain itu,lanjut Fajar, mahasiswa meminta adanya pemeriksaan atas oknum-oknum tim penilai yang beranggotakan dewan, pengantim was, sekda, BPKPP, dan inspektorat yang mengeluarkan SK kepada Tony Wismantoro.
"Keberadaan tower tanpa izin menunculkan adanya mafia ditubuh dinas perizinan, menjadi tugas yang harus diselesaikan oleh walikota," tambahnya.
Berdasarkan pantauan www.korantangsel.com, dalam aksinya mahasiswa menyegel pintu pagar kantor walikota, dengan alasan walikota tidak menemui masa pendemo. Bahkan, sempat terjadi ketegangan antara pendemo dan aparat Satpol PP yang ingin mencopot segel tersebut.
Untuk itu, mahasiswa menuntut agar pemkot memeriksa pihak-pihak terkait, serta melakukan penindakan terhadap tower yang tidak memiliki izin.
(korantangsel.com, dennys)
Koordinator Aksi dari UMT, Fajar Dodo mengungkapkan, kinerja pemerintahan dianggap gagal terutama dalam menegakan Peraturan Daerah (PERDA ) 8 tentang prostitusi, penumpukan sampah, pembangunan menara dan permasalahan ditubuh PDAM yang sampai saat ini belum terselesaikan.
Dalam tuntutannya, lanjut Fajar, mereka meminta agar Arief-Sachrudin membenahi carut marutnya manajemen PDAM Tirta Benteng dan banyaknya pembangunan tower seluler (BTS) tanpa izin.
"Kami menuntut agar walikota mencabut SK pengangkatan Plt Dirut PDAM yang diduga tidak sesuai dengan peraturan undang-undang," katanya.
Selain itu,lanjut Fajar, mahasiswa meminta adanya pemeriksaan atas oknum-oknum tim penilai yang beranggotakan dewan, pengantim was, sekda, BPKPP, dan inspektorat yang mengeluarkan SK kepada Tony Wismantoro.
"Keberadaan tower tanpa izin menunculkan adanya mafia ditubuh dinas perizinan, menjadi tugas yang harus diselesaikan oleh walikota," tambahnya.
Berdasarkan pantauan www.korantangsel.com, dalam aksinya mahasiswa menyegel pintu pagar kantor walikota, dengan alasan walikota tidak menemui masa pendemo. Bahkan, sempat terjadi ketegangan antara pendemo dan aparat Satpol PP yang ingin mencopot segel tersebut.
Untuk itu, mahasiswa menuntut agar pemkot memeriksa pihak-pihak terkait, serta melakukan penindakan terhadap tower yang tidak memiliki izin.
(korantangsel.com, dennys)
